Menjelang pendaftaran PPPK 2024, anggota Komisi II DPR menyoroti kebijakan pemerintah soal penyelesaian masalah honorer.
Berikut ini kabar gembira dari Komisi II DPR RI soal kebijakan pengangkatan honorer jadi PPPK atau Pegawai Pemerintah…
Wakil Ketua Komisi II Yanuar Prihatin mengaku tidak mengetahui alasan pasti di balik mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota…
Pemprov Jateng terus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi kerawanan Pilkada 2024.
Komisi II DPR RI dan KemenPAN-RB menyepakati PPK dan pejabat lainnya dilarang mengangkat tenaga non-ASN.
Honorer patut gembira atas poin penting kesepakatan Komisi II DPR dengan KemenPAN-RB tentang tenaga non-ASN. Begiin kesepakatannya.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang, tidak boleh ada beda tafsir atas putusan pengadilan, termasuk vonis…
Menteri Anas raker dengan Komisi II DPR. Bahas draf DPP Manajemen ASN, hingga penataan honorer.
RUU ASN akan segera disahkan, Menteri Azwar Anas blak-blakan menolak ketentuan PPPK Part Time dimasukkan.
RUU ASN akan segera disahkan, yang di dalamnya terdapat pasal yang mengganjal harapan honoror bodong diangkat jadi PPPK.
Pimpinan Komisi II DPR turut menyebarluaskan PTSL agar masyarakat menerima manfaat tanah bersertifikat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa buka suara soal isu penundaan Pilkada Serentak 2024 seperti diwacanakan…
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan usulan untuk pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat saat…
Junimart Girsang membuka pengaduan online untuk para honorer yang pengangkatannya sebagai PPPK belum diakomodasi pemerintah.
Menteri Azwar Anas menyatakan siap membahas revisi UU ASN, yang ditunggu sebagian honorer K2 agar bisa diangkat menjadi…
Komisi II DPR meminta KemenPAN-RB segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan honorer pada 28…
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritisi putusan PN Jakpus terhadap gugatan Partai Prima. Seperti apa?…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan sistem pemilu bukan urusan konstitusi. Perubahan sistem pemilu domain…
Honorer tenaga kependidikan yang tergabung dalam PTKNI meminta formasi PPPK dan mendesak komisi II mem-push MenPAN-RB dan Mendikbudristek
Anggota Komisi II DPR RI GUspardi Gaus menemukan masih ada masalah terkait pendataan non-ASN. Segera bentuk Pansus Honorer.
Komisi II DPR menyatakan masih menemukan sejumlah masalah dalam pendataan tenaga honorer.
JPNN.com 
