Sejumlah anggota Komisi II DPR RI meminta KPU untuk segera menetapkan durasi masa kampanye Pemilu 2024
Rapat di DPR, anak buah Jokowi dicecar Komisi II DPR soal isu masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Masyarakat Adat Nilai Pembentukan DOB di Papua bentuk perhatian pemerintah pusat untuk masyarakat Papua.
Pada 2022 dan 2023 ada 272 kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati yang tersebar di…
Luqman Hakim mengeklaim bahwa nama kepala Otorita IKN Nusantara sudah berada di saku Jokowi. Siapakah sosok itu?
Komisi II DPR menetapkan tujuh nama anggota KPU terpilih yang akan dilantik Presiden Joko Widodo untuk masa bakti…
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi Timsel KPU-Bawaslu yang telah menetapkan dan melaporkan nama-nama calon anggota…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim alias Luqman PKB menyentil Bahlil Lahadalia yang bicara penundaan pergantian…
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus bereaksi keras terhadap peristiwa pembakaran masjid dan sejumlah kendaraan di…
Komisi II DPR mencium ada upaya pemda melakukan PHK honorer teknis administrasi secara besar-besaran, simak komentar Hugua.
Anggota Komisi DPR RI Duspardi Gaus mendesak pemerintah segera membentuk pansel KPU dan Bawaslu.
Komisi II DPR mendesak Pemda mengalokasikan anggaran PPPK 2022 agar bisa mengangkat honorer K2 maupun nonkategori menjadi PPPK.
Anggota Komisi II DPR Hugua mengungkapkan pemerintah akan memberikan kesempatan kepada guru honorer dan tenaga teknis administrasi untuk…
Anggota Komisi II DPR RI Hugua meminta guru honorer tidak mendesak Nadiem Makarim menurunkan passing grade karena urusannya…
Luqman Hakim meminta pemerintah tidak ragu memberikan tindakan tegas kepada kepala daerah yang tidak menjalankan kebijakan PPKM darurat…
Kepala daerah yang tak mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan bisa diancam pidana.
Junimart Girsang meminta pemerintah mengawasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan.
Panja RUU ASN Komisi II DPR RI mulai melakukan pembahasan dengan dua agenda sekaligus hari ini.
Laporan terkait mafia tanah yang diterima DPR jumlahnya ternyata banyak banget, sampai ribuan.
Komisi II DPR mendukung sepenuhnya program PTSL Kementerian ATR/BPN, begini alasannya.
Nur Baitih Meminta Komisi II DPR tidak langsung percaya dengan laporan MenPAN-RB soal formasi PPPK tenaga teknis.
JPNN.com 
