Politik Senin, 07 September 2020 – 21:41 WIB
Komisi II DPR Pertanyakan Kinerja Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 1,079 triliun yang akan digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi.
Komisi II DPR menyoroti masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran calon kepala daerah Pilkada Serentak 2020
Kementerian ATR/BPN mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 1,079 triliun yang akan digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi.
Berita terbaru PPPK: Komisi II DPR menyatakan sikap tegasnya, memperjuangkan agar 51 ribu honorer K2 yang sudah lulus…
Dalam rapat hampir sebagian besar anggota Komisi II mempertanyakan pada BKN dan MenPAN-RB soal nasib ribuan PPPK yang…
Perppu ini hadir untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang awalnya digelar September menjadi Desember 2020.
Berita terbaru PPPK: MenPAN-RB Tjahjo Kumolo menjelaskan soal kebutuhan tenaga PNS dan PPPK, termasuk mana yang harus diisi…
Komisi II DPR RI setuju dengan rencana KemenPAN-RB dan BKN soal pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019.
KPU berencana memulai tahapan Pilkada pada 6 Juni 2020, di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang nasib honorer K2 yang dibahas pemerintah dan DPR serta Adian…
Komisi II DPR resmi menetapkan I Dewa kade Wiarsa Raka Sandi sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI…
Ke depan harus ada roadmap penerimaan CPNS dan PPPK, termasuk soal formasi dan jumlah yang ditetapkan pemerintah harus…
Anggota Komisi III DPR RI F-PKB Moh Rano Alfath mengingatkan korban terdampak banjir agar selalu menjaga kesehatan.
Cornelis mengingatkan KemenPAN-RB untuk mempersiapkan perangkat teknologi seleksi penerimaan CPNS 2020 dengan baik seperti server,
Komisi II menyarankan pemerintah mengangkat 400 ribuan tenaga honorer K2 menjadi PNS.
Pimpinan Honorer K2 memastikan seluruh perwakilan honorer K2 akan berjuang lagi besok dan berharap Komisi II DPR mendesak…
Johan menilai Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang ada saat ini tumpang tindih.
Integritas itu, kata Johan, ada ada waktunya. Semua komisioner ini baru ketahuan tidak berintegritas ketika ada penegak hukum…
Arwani tak mempersoalkan komisioner punya kedekatan dengan partai politik. Namun yang patut diingat, kata dia, dalam kedekatan harus…
Berita Terbaru honorer K2: Anggota Komisi II DPR Hugua berjanji memperjuangkan dua pasal penting masuk revisi UU SN.
Komisi II DPR meminta pemerintah menerbitkan PP sebagai payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli mengaku heran karena masalah honorer K2 belum tuntas, pemerintah malah melakukan rekrutmen…