Menurut Wahyuni, amnesti diberikan presiden sebagai langkah khusus sementara atas keterbatasan sistem hukum pidana dalam melindungi warga negara korban…
Dalam melakukan investigasi Polri menggandeng Komnas HAM guna menghilangkan pandangan Polri protektif terhadap anak buah.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polri memberi akses untuk bertemu dengan tersangka kerusuhan 21-22 Mei…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) enggan mencampuri wacana pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan pada…
Sulitnya menelusuri dan memverifikasi informasi tentang korban dan tersangka kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta dikeluhkan lembaga advokasi dan…
Komnas HAM mendesak Polri untuk menyampaikan standar operasional prosedur (SOP) penggunaan senjata dalam pengamanan unjuk rasa.
Ratusan anggota dan linmas KPPS meninggal selama pemilu karena kelelahan lantaran bekerja lebih dari delapan jam.
Komnas HAM akan menurunkan tim untuk mengusut kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS alias Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
Situasi dan kondisi sepanjang pemilu kali ini bisa jadi menekan psikologis petugas KPPS.
Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam mendapat tugas melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan tokoh yang…
Rumah Gerakan 98 pun mendatangi Komnas HAM untuk mempertanyakan kelanjutan kasus penculikan aktivis
Ahmad Dhani sebelumnya ditahan berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri DKI setelah divonis 1,5 tahun atas kasus ujaran kebencian.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap, ranah politik tidak mendasari perdebatan antara Menkopolhukam Wiranto dengan Kivlan Zen terkait…
Komnas HAM secara tegas menyatakan menolak rencana perwira tinggi dan perwira menengah TNI diberi jabatan di kementerian.
Daripada drama terus, lebih baik Kejaksaan Agung periksa Wiranto dan Kivlan Zein soal kerusuhan 1998. Demikian saran dari…
Presiden Jokowi mengatakan rekomendasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan oleh Polri merupakan rekomendasi Komnas…
Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menyentil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pembataian warga…
BAP terhadap Labora Sitorus tidak ditemukan dalam perkara tindak pidana migas dan tindak pidana kehutanan.
Hadirnya aplikasi Pakem dianggap sangat rawan mengancam keutuhan NKRI karena dimanfaatkan pihak intoleran.
Jika kepolisian maksimal untuk mengungkap kasus ini, Komnas HAM dan publik akan mendukung kepolisian.
Bertepatan dengan Hari Tani Nasional (HTN), Senin (24/9), puluhan ahli waris Toton CS mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta…
JPNN.com 
