Politik Sabtu, 26 Mei 2018 – 14:48 WIB
Apa Kabar Koopssusgab TNI? Begini Kata Panglima
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan secara prinsip Komisi I DPR mendukung pembentukan Koopssusgab TNI.
TNI akan membuat nomenkaltur anggaran Koopsussgab berupa Koopssus TNI di RAPBN 2019.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan secara prinsip Komisi I DPR mendukung pembentukan Koopssusgab TNI.
Moeldoko memastikan pemerintah akan segara membuat perpres guna mengatur pelibatan TNI melalui Koopssusgab dalam upaya pemberantasan teroris.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme bukanlah hal baru. Operasi Tinombala adalah contohnya.
Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pada 2002 sudah banyak negara mendefinisikan terorisme sebagai ancaman yang harus dihadipi…
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Tentara Nasional Indonesia (TNI)…
Pengamat politik Said Salahudin meyakini pengaktifan kembali komando operasi khusus gabungan (Koopssusgab) memberi keuntungan bagi
Presiden Joko Widodo diminta tidak gegabah membuat kebijakan pembentukan Koopssusgab yang berpengaruh pada ekonomi negara.
Seharusnya pihak oposisi tidak sekadar menolak rencana Presiden Jokowi mengaktifkan Koopssusgab TNI dalam memerangi terorisme, tetapi juga memberi…
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong pemerintah lebih menguatkan peran intelijen dalam menghadapi ancaman terorisme.
BNPT belum mengetahui format pelibatan Koopssusgab TNI dalam memerangi terorisme.
Tokoh oposisi disarankan tidak asal menolak pengaktifan kembali Koopssusgab yang bertujuan untuk memerangi terorisme.
Moeldoko mengaku tidak sependapat dengan DPR yang menginginkan pelibatan Koopssusgab TNI dalam perang melawan teror menunggu hasil revisi…
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai partai oposisi akan menyetujui langkah Presiden Joko Widodo melibatkan TNI dalam memerangi terorisme.
presiden Joko Widodo diminta memunculkan Koopssusgab TNI dengan payung hukum yang sesuai.
Moeldoko kembali menegaskan tidak perlu ada payung hukum baru untuk mengaktifkan Koopssusgab TNI.
Langkah preventif paling baik adalah membersihkan lembaga pendidikan dari SD, SMP, SMA, PT, dan juga ruang publik, mimbar…
koopssusgab TNI harus sejalan dengan UU TNI dan UU Antiterorisme yang sedang direvisi di DPR.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku setuju dengan rencana Presiden Jokowi mengaktifkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk…
Keputusan Presiden Joko Widodo mengizinkan pelibatan Koopssusgab TNI dalam penanganan terorisme diapresiasi Perhimpunan Pemuda Hindu
Pengaktifkan kembali Koopssusgab untuk menghadapi ancaman terorisme bisa diartikan bahwa negara sedang dalam bahaya.