KPK sudah siap memberi tuntutan hukuman mati untuk koruptor anggaran penanganan covid-19
Inas Nasrullah Zubir menilai wacana pembebasan naarapidana seharusnya tidak perlu dijadikan polemik.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah sejauh ini tidak memiliki rencana untuk memberikan…
Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memanfaatkan pandemi virus Corona untuk…
ICW mencatat sejumlah nama napi tindak pidana korupsi yang bebas apabila usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna…
Apakah ada bau korupsi baru dan suap di balik wacana membebaskan narapidana koruptor ini?
Apakah adil jika melakukan revisi regulasi demi menyelamatkan koruptor, sementara nasib rakyat tidak dipikirkan?
Rencana Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly membebaskan 300 narapidana korupsi untuk mencegah pandemi Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas) menuai…
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengingatkan rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang akan membebaskan…
Untuk mengurangi risiko tertular virus corona di dalam tahanan, pemerintah membebaskan ribuan narapidana
Bambang mengkritik aksi selibrasi Firli memasak nasi goreng dalam acara silaturahmi pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, dan media.…
Kritik Bambang dilontarkan karena sehari sebelumnya Firli memasak nasi goreng saat ramah tamah dengan wartawan.
Iwan Fals mengomentari keberadaan Dewan Pengawas alias Dewas KPK yang telah dilantik Presiden Jokowi.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengatakan Indonesia seharusnya menerapkan hukum yang maksimal kepada koruptor.
Praktisi hukum Alfons Loemau menilai tindakan korupsi di Indonesia sulit diberantas, karena sanksi penjara seberat-beratnya kepada para koruptor…
Sepanjang kepemimpinan Agus Rahardjo Cs, KPK menjerat 608 koruptor sebagai tersangka.
Hasto mengatakan sejauh ini sudah begitu banyak upaya pencegahan korupsi dengan melakukan pemiskinan maupun mencabut hak politik koruptor.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, negara yang menerapkan hukuman mati terhadap koruptor ternyata tak bersih dari korupsi.
Emrus memberikan saran agar koruptor diberi hukuman tambahan untuk memberi efek jera.
Sekjen PPP menjanjikan, bahwa partainya sendiri sudah mengeluarkan instruksi larangan untuk eks narapidana korupsi maju ke pilkada.
Komnas HAM juga beberapa kali ikut konferensi internasional yang juga menolak hukuman mati.
JPNN.com 
