Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan pihaknya akan menuntaskan berkas perkara Firli Bahuri.
Megawati Soekarnoputri menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga yang dirinya buat.
.jpeg)
MESKI Kediri sudah punya bandara besar, saya dari Kediri harus balik dulu ke Surabaya untuk ke Jakarta. Rabu…
KPK dalam melakukan penahanan dan upaya paksa lainnya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
KPK dalam melakukan penahanan dan upaya paksa lainnya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Kadisdikbud Maluku Utara (Malut) Irman Jakub merupakan tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan.
Pakar hukum Prof Suparji menilai tak benar pandangan yang menilai ada ego sektoral antara KPK, Polri dan Kejagung.
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait kegiatan investasi PT Taspen Persero tahun anggaran 2019.
Oknum penyidik KPK justru menunjukkan sikap tidak jujur atau berbohong tentang apa yang mereka lakukan terhadap Kusnadi dan…
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi agen oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tahun 2017-2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk mengeluarkan surat bebas kasus korupsi kepada bakal cabup Jember.
Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo mendesak KPK untuk segera merilis para tersangka kasus dugaan korupsi…
ICW Mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebanyak 40 bidang tanah milik eks Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil disita tim KPK terkait dugaan korupsi dan…
Pansel capim dan calon dewas KPK menepis anggapan pendaftaran capim dan calon dewas KPK sepi peminat.
KPK sudah berkoordinasi dengan PPATK untuk mendalami transaksi mencurigakan tersebut.
SYL dijerat KPK atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan RI.
KPK terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Lelang akan dilakukan melalui internet (open bidding) dengan perantaraan KPKNL Bogor.
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Pancasila Prof. Agus Surono mengatakan merespons tuntutan jaksa KPK.
JPNN.com 
