Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan pengembangan kasus suap proyek 16 jalan di Bengkayang, Kalimantan Barat.
Banyak poin yang menggambarkan bahwa DPR secara serampangan menginisiasi adanya revisi Undang-Undang KPK.
Pegawai KPK akan membuat rantai manusia sebagai tanda bahwa KPK tidak boleh dimasuki oleh calon pimpinan yang tidak…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengirim surat berisi permohonan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak meneruskan revisi UU…
Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) bakal dikebut oleh DPR periode…
Sejumlah. poin penting akan dibahas dalam revisi UU KPK yang diajukan pihak DPR.
ICW menilai banyak kepentingan terselubung dari sejumlah pihak untuk melakukan revisi UU KPK.
Agus menilai, bukan tanpa sebab KPK di ujung tanduk seperti saat ini. RUU KPK juga berisiko melumpuhkan kerja…
Sidang paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Utut Adianto, Kamis (5/9) menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002…
Kapolda Sumatera Selatan Firli Bahuri mengaku akan mengubah kinerja dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dia menjadi…
Akan diadakan agenda rapat paripurna mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap Revisi UU KPK.
Bupati Bengkayang Suryadman Gidot yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar itu masih diperiksa KPK.
Sebelum Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Bupati Muara Enim Ahmad Yani juga sudah ditangkap KPK.
Bupati Muara Enim Ahmad Yani menjadi tersangka kasus suap proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR.
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli Bahuri menekankan pemberantasan korupsi oleh komisi anti rasuah tidak cukup…
Koalisi Kawal Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesali sikap panitia seleksi yang terkesan menentukan sepuluh nama calon pimpinan…
Kata tetangga Bupati Muara Enim, biasanya beberapa kendaraan mewah parkir di halaman. Kini tak ada lagi.
Kantor sementara Bupati Muara Enim yang berada di gedung Bappeda dilaporkan telah disegel KPK.
Panitia seleksi sudah menyetorkan sepuluh nama capim KPK ke Presiden Joko Widodo.
Hendardi mengingatkan bahwa pansel mendapatkan mandat dari presiden untuk menyeleksi capim KPK yang bersih dan berintegritas.
Karena itu, pimpinan KPK juga harus punya latar belakang dan pemahaman hukum yang kuat.
JPNN.com 
