Penghapusan kewenangan kejaksaan mengusut korupsi merupakan serangan balik koruptor yang sangat nyata
Juniver Girsang mengapresiasi Komisi III DPR RI yang menerima usulan Peradi SAI bahwa advokat mempunyai hak imunitas dalam…
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang mengatakan hak imunitas…
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyikapi pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini…
Dalam RUU KUHAP sebaiknya kejaksaan tetap pada kewenangannya menjalankan penuntutan dan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum…
Jika hanya di balik meja, kata Muzakir, maka jaksa tidak bisa mendalami perkara yang akan dituntutnya di pengadilan.
KUHAP yang direvisi harus mampu menjamin efektivitas pelaksanaan KUHP dalam jangka panjang.
Penguatan dominus litis dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum (gakkum).
Akademisi mendesak revisi KUHAP dan KUHP harus selaras, terutama mengenai dominus litis sebagai bentuk supervisi dan koordinasi antara…
Unimuda Sorong menggelar kuliah umum membahas penerapan asas dominus litis dalam RUU Kejaksaan dan KUHAP, Kamis (20/2).
Mahasiswa UIN Syech M Djamil Djambek Sumbar menggelar seminar nasional yang membahas efek dan dampak negatif penerapan asas…
Mantan hakim agung Gayus Lumbuun menilai kejaksaan layak diberikan kewenangan untuk menangani perkara sendiri.
DEMA UIN Mataram bersama BEM UNU NTB menolak penerapan asas dominus litis melalui revisi KUHAP karena rawan disalahgunakan.
UKM Debat Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang mengadakan seminar hukum bertajuk Pro Kontra Asas Dominus Litis dalam Perubahan…
Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) Ahmad Sofyan mengajak publik untuk mengawal secara ketat dan transparan…
Dewan Mahasiswa UIN Surakarta menggelar diskusi bertajuk Dinamika Penerapan Asas Dominus Litis dan Reformasi KUHAP : Tinjauan Hukum…
Penolakan terhadap penerapan asas dominus litis dalam draf RKUHAP bermunculan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan akademisi dan…
Kondisi kerja yang kolaboratif antara penyidik dan jaksa inilah yang menurut Suparji, harus diatur secara jelas dalam KUHAP…
Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa yang bakal dilegalisasi melalui Revisi UU…
Koalisi Masyarakat Sipil mengirimkan surat secara terbuka kepada Komisi III DPR RI perihal pembahasan RKUHAP yang tahun 2025…
Perumusan RUU KUHAP yang baru harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.
JPNN.com 
