Makro Jumat, 07 Mei 2021 – 12:29 WIB
Indef: Pemerintah Perlu Menagih Utang ke Lapindo Brantas
Pemerintah sudah banyak mengeluarkan uang untuk menalangi kewajiban anak usaha Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo, menanggulangi bencana…
Pemerintah tetap percaya pihak LBI/PT Lapindo Minarak akan kooperatif dan bersedia menunaikan kewajiban sesuai ketentuan.
Pemerintah sudah banyak mengeluarkan uang untuk menalangi kewajiban anak usaha Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo, menanggulangi bencana…
Sudah 14 tahun ganti rugi yang dijanjikan untuk korban lumpur lapindo tidak dilunasi oleh PT. Minarak Lapindo Jaya.
Sudah 13 tahun berlalu tetapi masih banyak warga yang belum mendapatkan ganti rugi akibat luapan lumpur Lapindo.
Ribuan warga khawatir lumpur Lapindo yang bercampur air merendam pemukiman mereka.
Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak diserang isu yang menyebutnya sebagai pemilik saham PT Wahana Artha Raya…
Lapindo Brantas Inc sebagai kontraktor kontra kerja sama (KKKS) akan mendukung pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas…
Warga berharap kerja sama dengan Lapindo Brantas Inc terkait rencana eksplorasi migas bisa berimbas terhada[ kesejahteraan ekonomi.
Perizinan pengeboran didapat Lapindo Brantas langsung dari pemerintah pusat bukan pemkab.
Lapindo Brantas Inc kembali mendapat perpanjangan kontrak Blok Brantas di Jawa Timur mulai 2020 hingga 2040.
Pemerintah tidak tahu di lapangan banyak warga terdampak lumpur lapindo yang belum mendapatkan ganti rugi.
Kontrak PT Lapindo Brantas Inc untuk mengelola Blok Brantas di Jawa Timur akah berakhir pada 2020.