Begini respons Raffi Ahmad mengenai dirinya yang belum mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
KPK menyebut sudah ada 59 menteri dan wamen Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran menyerahkan LHKPN.
KPK mengungkapkan sebanyak 50 orang menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih belum menyerahkan LHKPN.
Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pelaku Seni Raffi Ahmad belum mengisi LHKPN kepada KPK.
KPK terbuka untuk membantu ataupun melakukan pendampingan penyampaian LHKPN jika dalam pengisiannya mengalami kendala.
Nilai OTT KPK di Kalsel lumayan banyak. Jumlahnya hampir setengah kekayaan Sahbirin Noor alias Paman Birin yang dilaporkan…
Terdapat dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang kekayaannya di atas Rp1 triliun.
Berikut ini kekayaan Dharma Pongrekun, Cagub DKI Jakarta dari jalur idependen alias tidak didukung partai politik (parpol).
Intip jajaran kendaraan Presiden Jokowi di garasi rumahnya. Ada 3 mobil komersial.
Sebegini harta kekayaan Jokowi dari menjabat wali kota hingga Presiden RI dua periode di LHKPN KPK. Hitung sendiri…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan LHKPN dari 1.432 bakal calon kepala daerah.
Politikus PDI Perjuangan Rano Karno mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak, seperti yang terlihat dalam LHKPN.
Supratman terakhir kali melaporkan LHKPN-nya pada 28 Maret 2023 untuk periodik kekayaan pada 2022.
Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh belikan New Alphard pakai nama kakak kandungnya, tetapi di LHKPN cuma tercatat punya…
Baru empat orang anggota legislatif terpilih DPRD Tasikmalaya yang menyerahkan LHKPN ke KPK
KPK menyatakan mereka bisa saja batal dilantik sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten karena tidak memenuhi…
Ini pesan dan harapan Menaker Ida Fauziyah menjelang acara'Diseminasi Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023' di Ruang Tridarma…
Ketua KPU Garut mengingatkan bahwa para caleg terpilih yang belum menyampaikan LHKPN ke KPK bisa tak dilantik pada…
Caleg terpilih pada Pemilu 2029 diingatkan lapor LHKPN ke KPK paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Ini wajib,…
KPK ingin melakukan klarifikasi kepada eks pejabat Bea Cukai Rahmady Effendy Hutahean yang telah dicopot dari jabatannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin melakukan klarifikasi eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahean.
JPNN.com 
