KPK sudah berulang kali mengingatkan 45 anggota dewan yang belum mengumpulkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara alias LHKPN.
Fahri Hamzah usulkan ganti konsep LHKPN di KPK yang selama ini digabung dengan ASN.
Baru tujuh anggota DPRD Surabaya yang mengumpulkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara
Rektor yang belum melaporkan LHKPN 2017 diharapkan segera setor LHKPN 2017 paling lambat Februari 2019
Menristekdikti Mohamad Nasir memberikan tenggat waktu hingga Februari 2019 kepada para rector PTN untuk menyerahkan LHKPN ke KPK.
Menristekdikti Mohamad Nasir menyebut dua PTN (perguruan tinggi negeri) ternama pejabatnya malas lapor LHKPN.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, BUMN, BUMD dan pemerintah daerah yang tertib dalam hal…
Telah diinstruksikan kepada seluruh anggota dewan DPRD Surabaya agar segera mengurus persyaratan LHKPN.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Selasa (2/10) hanya 69 pejabat eselon II dan fungsional yang telah mendaftarkan…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memublikasikan harta kekayaan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2019.
Ma'ruf Amin saat ini memiliki dua unit mobil mewah yang bernilai sekitar Rp 1,6 miliar.
.jpg)
Sandiaga Uno memiliki harta sekitar Rp 4 triliun dan masih terlilit utang senilai Rp 340 miliar.
Penambahan kekayaan Jokowi terletak pada tanah dan bangunan yang kini mencapai Rp 43,8 miliar.
Selama empat tahun menjabat sebagai presiden, harta kekayaan Joko Widodo bertambah sekitar Rp 20 miliar. Hal tersebut terungkap…
Presiden Jokowi ternyata memiliki sepeda motor Yamaha. Salah satu buktinya, Jokowi memiliki dua motor Yamaha yaitu Mio tahun…
Bakal cawapres Sandiaga Uno mengaku setiap tiga bulan selalu memperbarui data LHKPN di KPK.
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengingatkan Emilia J Nomleni bahwa pencalonan di pilkada butuh uang besar. Sedangkan…
Syarat lain adalah penyelenggara pemilu juga akan meminta parpol tidak mengajukan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif.
Anggota DPRD diminta segera melaporkan harta kekayaan LHKPN untuk mendukung pemberantasan korupsi.
Para pejabat daerah cukup mengisi laporan kekayaan secara online LHKPN tanpa perlu ke KPK.
Bowo Sidik Pangarso, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, Muhammad Nur Purnamasidi, Wenny Haryanto, dan Yayat Biaro.belum melaporkan…
JPNN.com 
