Legislatif Kamis, 25 Januari 2018 – 22:55 WIB
Gelar Rapim DPR Pertama Kali, Bamsoet Bikin Terobosan Lagi
Ketua DPR Bambang Soesatyo menggelar rapat pimpinan (rapim) perdana dengan para wakil ketuanya untuk membahas sejumlah isu krusial.
Dari 560 anggota DPR, masih ada 20 orang yang belum mengisi LHKPN dan menyetorkan kepada KPK.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menggelar rapat pimpinan (rapim) perdana dengan para wakil ketuanya untuk membahas sejumlah isu krusial.
Bagi cakada maupun wakil cakada yang tidak mendaftar LHKPN akan kena didiskualifikasi.
Sementara, Nurdin Halid yang menjadi calon gubernur Sulsel, menempati urutan keempat daftar calon terkaya.
Puti Guntur Soekarno yang menjadi calon gubernur Jawa Timur memiliki harta bergerak dan tak bergerak. Cucu Bung Karno…
Berdasar LHKPN yang disampaikan ke KPK, jumlah kekayaan calon Wali Kota Baubau, Nursalam, paling sedikit dibanding calon lain.
Harta kekayaan para pejabat nantinya tertuang dalam Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara.
512 pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2018 sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara…
KPK memberikan penghargaan kepada Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo yang memiliki sistem pengendalian gratifikasi…
KPK ingin memastikan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai dengan yang dilaporkan dalam LHKPN
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/3).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyindir lima hakim Mahkamah Konstitusi (MK) karena hingga saat ini belum melapor…
Sebagai bagian dari lembaga yudikatif tertinggi di negara ini, hakim Mahkamah Konstitusi harusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar di Jakarta, Rabu (25/1).
Sebanyak 301.786 pejabat menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 2016.
Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruptions Watch (ICW) Febrydiansyah menilai, sejumlah program pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi