UMKM Selasa, 29 Maret 2022 – 20:21 WIB
OSS Perizinan Tunggal Pacu Akses Pasar UMK
Integrasi persyaratan pemenuhan SNI ke dalam OSS Perijinan Tunggal memudahkan pelaku UKM melebarkan pasar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menganggarkan pengadaan pakaian dinas dan atribut bagi para anggota dewan
Integrasi persyaratan pemenuhan SNI ke dalam OSS Perijinan Tunggal memudahkan pelaku UKM melebarkan pasar
Kemenkominfo mendukung LKPP untuk memfasilitasi belanja kementerian/lembaga dan pemda melalui e-katalog yang berisi produk dalam negeri.
Bagaimana persiapan pengadaan logistik pemilu apabila pelaksanaan masa kampanye dipadatkan menjadi 90 atau 120 hari?
Mendagri Tito Karnavian dan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB).
Kemendagri memberikan arahan kepada pemda mengenai strategi percepatan penyerapan anggaran
Kementerian PUPR terus mengembangkan e-Katalog sektoral untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa
Menghadapi seleksi PPPK 2022, honorer K2 tenaga administrasi menggandeng LKPP dan DPR untuk mendapatkan sertifikat keahlian.
Honorer tenaga teknis administrasi mengungkapkan sertifikasi keahlian dari LKPP harganya 7 jutaan sehingga sulit mereka dapatkan sebagai syarat…
Presiden Jokowi mengemukakan mengapa harus mengambil kebijakan pelebaran defisit anggaran, menurut dia hal itu demi mempertahankan ekonomi negara…
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa…
Kepala daerah yang memperlambat penyerapan APBD perlu diberi sanksi, seiring terbitnya SE Bersama Mendagri dan kepala LKPP
Selain Markus Sulistiyanto, KPK juga memanggil eks Direktur Monitoring dan Evaluasi LKPP Riad Horem.
Melalui Perpres baru, pemerintah membuka peluang UMKM dan Koperasi ikut dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Pemerintah melalui LKPP mampu menghemat Rp90 Triliun melalui e-tendering dan epurchasing.
Kemenristek BRIN bersama LKPP mengenalkan produk inovasi periset, perekayasa, dan inovator Indonesia dalam katalog elektronik
Jokowi juga meminta Airlangga Hartarto, Sri Mulyani dan Suharso Monoarfa melakukan kalkulasi lebih cermat.
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mempersulit pengadaan barang yang dilakukan secara impor
Presiden Jokowi meminta LKPP memprioritaskan produk dengan komponen lokal tinggi, untuk masuk dalam e-Catalog.
Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rekonsiliasi atas Data Keuangan Tiga Pihak (tripartit) bersama Kementerian/Lembaga terkait dan BPK, di Gedung Dhanapala,…
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengharapkan pemerintah bisa menggelontorkan dana lebih banyak bagi LKPP dalam APBN…