Ketum ADKASI Lukman Said menyatakan mendukung Silatnas Honorer K2 yang sekaligus deklarasi dukung Jokowi dua periode.
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah atau APBD tidak mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji PPPK dari jalur Honorer K2…
Soal Honorer K2, Ketum ADKASI mengingatkan pemerintah agar tidak semena - mena kepada orang yang sudah mengabdi pada…
Ketua umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said mengatakan menolak jika pemda harus membayar gaji PPPK…
Ketum ADKASI Lukman Said menyatakan akan segera menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi agar honorer K2 diangkat menjadi…
Menurut Ketum ADKASI Lukman Said, kunci penyelesaian honorer K2 adalah revisi UU ASN, bukan mengangkat mereka menjadi PPPK…
ADKASI, Adeksi, KNASN, dan sejumlah anggota DPR RI memberikan dukungan pada honorer K2, mendesak revisi UU ASN.
Ketum ADKASI Lukman Said berharap pemerintah secepatnya mencarikan solusi penyelesaian masalah honorer K2.
DPN ADKASI bertemu dengan Menpan RB Syafruddin guna menyampaikan aspirasi terkait nasib honorer K2 yang usianya di atas…
Para honorer K2 menyambut gerakan #2018GantiMenpanrb yang digagas Ketum ADKASI Lukman Said.
Ketum ADKASI mendorong para honorer K2 melakukan gerakan #2018GantiMenpanRB karena dianggap tak menjalankan amanat Presiden Jokowi.
Ketum ADKASI Lukman Said meyakinkan bahwa Presiden Jokowi tidak akan meninggalkan honorer K2.
ADKASI resmi mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh anggota DPRD kabupaten se-Indonesia agar menyisihkan THR untuk honorer.
Ketum ADKASI mengatakan, mestinya THR PNS hanya diberikan kepada pegawai golongan rendah, sedang pejabat tidak perlu diberi THR.
Ketum ADKASI Lukman Said akan menyerahkan dana THR yang diterimanya untuk diserahkan kepada honorer.
Ketum ADKASI Lukman Said konsisten memperjuangkan agar honorer K2 segera diangkat menjadi CPNS, meski bertahap.
Ratusan ribu honorer K2 tetap optimistis pada saatnya nanti mereka akan diangkat menjadi CPNS lantaran revisi UU ASN…
ADKASI menurunkan tim untuk mengawal pembahasan revisi UU ASN, sebagai pintu masuk pengaangkatan honorer K2 menjadi CPNS.
ADKASI mendesak pemerintah agar segera mengangkat honorer K2 sebagai CPNS karena faktanya selama ini keberadaan honorer sangat dibutuhkan.
Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mendesak percepatan revisi UU ASN sebagai pintu masuk pengangkatan honorer K2 jadi…
Hingga hari ini, sudah 217 dari 417 DPRD kabupaten seluruh Indonesia yang sudah sepakat mendesak pemerintah mengangkat honorer…
JPNN.com 
