Kesehatan Senin, 09 Maret 2020 – 19:03 WIB
MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, DPR: Pelayanan Tak Boleh Dikurangi
Keputusan ini sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang diperjuangkan kawan-kawan di legislatif terutama Komisi IX.
Legislator PKB Nihayatul Wafiroh menyatakan bahwa keputusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai harapan Komisi IX DPR.
Keputusan ini sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang diperjuangkan kawan-kawan di legislatif terutama Komisi IX.
Pewarta yang ingin memfoto dan merekam untuk melapor dan meminta izin terlebih dulu kepada ketua pengadilan.
Ketua Komisi III DPR Herman Herry, mendorong Mahkamah Agung (MA), terus melakukan inovasi dalam manajemen penanganan perkara hukum…
MA juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Zainudin berupa uang pengganti sekitar Rp 66 miliar.
Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky Herbiyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar…
KY membahas seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA, peningkatan kapasitas hakim dan pengawasan…
Hakim MA harus jernih melihat kontruksi hukum yang terjadi antara sengketa pemilihan tata usaha negara pemilihan dengan pelanggaran…
Hingga hari ini, Jumat (18/8) pelamar CPNS yang mendaftar online sudah mencapai 788.208 orang. Namun, pelamar ini lebih…
Pagi ini jam 10.00 WIB, pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum…