Perspektif demokrasi yang dinodai melalui putusan MK dikhawatirkan akani menimbulkan ketidakadilan hukum dan dampak ekonomi yang besar.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Profesor Didin S Damanhuri mengatakan MK telah melanggar kesucian perspektif demokrasi…
Belum lama ini media mancanegara beramai-ramai mengangkat berita soal putusan MK yang memungkinkan Gibran dengan usia di bawah…
Hasan mengatakan, putusan tersebut tak bisa dilihat hanya karena untuk memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres
Pemuda Pemudi Indonesia menggelar deklarasi sebagai dukungan kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan kesempatan anak muda memimpin bangsa.
KPU tidak merevisi PKPU terkait batasan minimal usia capres-cawapres yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).
Jika MK mengabulkan uji materi tentang pembatasan usia maksimal capres/cawapres, peluang Prabowo untuk menjadi kontestan Pilpres 2024 pun…
Ratusan anggota BEM Nusantara mengadakan aksi unjuk rasa menyikapi keputusan MK soal batas usia capres dan cawapres.
Badan Eksekutif Nusantara (BEM) Nusantara memberikan catatan hitam kepada Mahkamah Konstitusi di era Jokowi-Maruf.
Bagi Hakim MK, apa pun hasilnya nanti, gugatan tersebut telah menjadi sejarah bagi hukum ketatanegaraan Indonesia.
Pengamat mengatakan putusan MK tersebut kemudian sangat membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.
Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto menyebut putusan MK ibarat jalan tol dan PPDB bagi kepala daerah untuk…
.jpeg)
Intinya, Gibran bisa maju sebagai cawapres. Terserah Gibran sepenuhnya. Termasuk kalau ia berani melawan arus yang lagi deras.…
Media luar negeri menyoroti soal keputusan MK melempangkan politik dinasti ala Jokowi.
Keputusan MK soal batas usia capres dan cawapres dianggap sebagai sebuah kemerosotan independensi hakim konstitusi.
Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang membolehkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun jadi capres-cawapres trangedi demokrasi.
Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) Reformasi merasa masyarakat kena prank MK terkait putusan soal syarat calon presiden.
Saldi Isra adalah Guru Besar Hukum Tata Negara yang dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai hakim konstitusi pada April…
Apabila dicermati secara detail putusan tersebut, maka terdapat persoalan mendasar dalam putusan MK itu.
Saldi Isra merupakan satu dari empat hakim konsitusi yang punya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari keputusan itu.
Chandra Purna Irawan menuding Mahkamah Konstitusi (MK) telah melampaui kewenangan dan membuat putusan diskriminatif terkait usia capres-cawapres.
JPNN.com 
