Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa perkara perselisihan Pilkada lebih mengarah ke keadilan substantif
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Ben Brahim-Ujang Iskandar meminta Mahkamah Konstitusi mengesampingkan penerapan ambang…
Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Ananda-Mushaffa Zakir meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan petahana Ibnu Sina-Arifin Noor
Rizal Ramli menyebut hakim MK takut berdebat dalam sidang sehingga menolak gugatannya terkait ambang batas pencalonan presiden.
Dalam persidangan perdana Denny Indrayana sempat mempertanyakan prosedur sidang gugatan pilkada yang dijalankan MK.
Mahkamah Konstitusi diminta tidak menerbitkan keputusan pemungutan suara ulang atau PSU untuk mencegah klaster covid-19 baru.
Seharusnya Mahkamah Konsitusi (MK) bisa teliti dan cermat saat memutus uji materi yang dimohonkan ekonom senior Rizal Ramli…
Kenegarawanan hakim konstitusi dinanti untuk mengurai masalah dan melahirkan keadilan substantif.dalam sengketa pilkada
Rizal Ramli merasa MK lebih mendengarkan kekuasan ketika menolak gugatan atas ambang batas pencalonan presiden.
Pasangan Ben Brahim-Ujang Iskandar resmi menggugat hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Tengah 2020
Mahkamah Konstitusi mempersilakan semua pihak melihat hasil penyelesaian sengketa pilkada Kalsel secara langsung dengan memenuhi sejumlah syarat.
Tim hukum cagub Denny Indrayana mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait pelanggaran di pilkada Kalsel.
Wakil Ketua Umum Forum Diaspora Nusa Tenggara Timur (NTT) Albertus Setu meminta Mahkamah Konstitusi (MK) profesional dan obyektif…
Pasangan Ben Bahat dan Ujang Iskandar sudah siap jika memang harus bertarung sampai ke MK.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai hasil Pilkada Kota Medan 2020 tidak akan diwarnai gugatan ke Mahkamah…
Abdul Chair Ramadhan menyebut proses hukum dari kepolisian sebelum menetapkan tersangka kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI)…
Uji formil dilayangkan karena KEPAL merasa pembentukan UU Cipta Kerja menyalahi konstitusional saat proses legislasi.
Massa buruh dari KSPSI siap membawa UU Cipta Kerja ke ruang sidang MK dan mengakhiri riwayat undang-undang tersebut…
Langkah aksi unjuk rasa ke MK juga akan diikuti aksi buruh di daerah-daerah dengan tuntutan yang sama.
Masyarakat memiliki enam piliihan cara yang konstitusional bagi mereka yang menolak kehadiran UU Cipta Kerja.
Lebih baik mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) kalau tidak sepakat dengan Omnibus Law.
JPNN.com 
