Hukum Rabu, 29 Juli 2020 – 11:28 WIB
Warning dari Boyamin MAKI kepada PN Jaksel soal PK Djoko Tjandra
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan permohonan PK atas nama Djoko Tjandra cacat formal.
MAKI menyatakan tidak puas dengan pencopotan Jaksa Pinangki yang diduga terseret sengkarut kasus Djoko Tjandra.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan permohonan PK atas nama Djoko Tjandra cacat formal.
MAKI berharap investigasi Ombudsman RI bisa membongkar sengkarut buronan terpidana hak tagih Bank Bali Joko Tjandra.
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dilaporkan MAKI ke MKD terkait kasus Djoko Tjandra.
Mengacu pada kelaziman sebuah surat di instansi, biasanya pejabat yang membuat surat mencantumkan singkatan a.n. (atas nama) ataupun…
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengapresiasi Komisi III DPR, yang bergerak cepat melakukan fungsi pengawasan dalam sengkarut kasus cessie…
Djoko Tjandra diduga mendapat surat untuk perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dari oknum pemerintah.
Buronan Kelas Kakap Djoko Tjandra sudah lama menghilang dan pindah kewarganegaraan Papua Nugini saat kabur dari tangkapan penegak…
Raja Amarta Puntadewa memerintahkan Bagong untuk menangkap Petruk karena ketika jadi ratu gubernur jendral melakukan korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri kembali diadukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) ke Dewas KPK, perkara apa?
Ketua KPK, Firli Bahuri berkomentar terkait aduan MAKI yang menilai dirinya telah melakukan pelanggaran etika ke Dewas KPK..
Menurut Boyamin, Firli Bahuri mengunjungi Baturaja untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan hadiah iPhone 11 kepada informan setelah tertangkapnya buronan KPK dalam kasus dugaan…
MAKI konsisten untuk memberikan hadiah HP iPhone 11 kepada empat klaster informan yang membantu pencarian Nurhadi.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Karyoto kepada Dewan Pengawas KPK, Selasa (26/5).
Menkum HAM memberikan remisi khusus Lebaran 2020 selama dua bulan kepada Gayus Tambunan.
MAKI bersama Yayasan Mega Bintang, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA telah mengajukan gugatan baru terhadap UU Corona
MAKI mendaftarkan gugatan baru materi pengujian UU ini adalah sama dengan Perppu Corona yaitu permohonan pembatalan Pasal 27…
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) selaku penggugat berharap Presiden Jokowi dapat hadir langsung dalam sidang uji materi Perppu…
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya hanya menentang kekebalan absolut pejabat sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Perppu Corona.
MAKi berharap Jokowi tidak diwakili oleh pejabat eselon II atau III, karena mereka bukan pengambil kebijakan.