PP Manajemen PPPK dijadikan alat Pemda memangkas durasi SK honorer, ini faktanya
PPPK guru ternyata sudah terima kenaikan gaji berkala sejak Januari 2022. Sebegini besarannya.
Kepala BKN Bima Haria memperkirakan penghapusan honorer tidak akan tuntas pada November 2023, sehingga harus ada revisi PP…
Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Tangerang, Banten, terancam dirumahkan karena adanya keputusan pemerintah pusat menerapkan PPPK.
PP Manajemen PPPK dinilai merugikan honorer 35 tahun ke atas sehingga harus direvisi.
PPPK dimanjakan dengan berbagai tunjangan dari pemerintah, khusus bagi yang mengabdi di daerah terpencil diberikan tunjungan tambahan lagi.
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang nasib PPPK yang belum menerima gaji kemudian tentang pembebasan Siti…
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com peluang Ahok di pilpres 2024 hingga nasib honorer serta PPPK.
Dirjen GTK Kemendikbud Supriano mengatakan, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK bukan hanya untuk guru honorer.
Terus berharap agar honorer K2 usia di atas 35 tahun diangkat menjadi PNS, bukan sebagai PPPK.
Pengamat pemerintahan Dr Maxi Egeten mengingatkan agar rekrutmen calon PPPK harus sesuai kebutuhan.
Guru Tidak Tetap alias GTT di Jatim menilai sejumlah ketentuan di PP Manajemen PPPK tidak adil.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menegaskan sikapnya tetap memperjuangkan nasib guru honorer K2 dan mendorong revisi UU ASN.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengaku sudah menyodorkan data 736 ribu guru honorer agar diangkat menjadi PNS dan…
PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dianggap solusi bagi masalah honorer, padahal tidak demikian.
Anggota DPR Hetifah Sjafudian menilai masih perlu kajian mendalam terhadap PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK…
Sikap para honorer K2 yang menolak terbitnay PP Manajemen PPPK diangkat wajar oleh politikus Gerindra Nizar Zahro.
Sejumlah ketentuan di PP Manajemen PPPK dianggap Nizar Zahro sebagai pasal jebakan yang harus diwaspadai honorer K2.
Politikus Partai Gerindra Moh Nizar Zahro menilai PP Manajemen PPPK mengandung niat jahat yang harus diwaspadai honorer K2.
PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK memberi peluang petugas program keluarga harapan (PKH) menjadi ASN.
Said memertanyakan sikap pemerintah yang mengangkat bidan desa PTT menjadi PNS, namun tidak untuk honorer K2.
JPNN.com 
