Margarito Kamis menyebut penerapan asas dominus litis dalam RKUHAP dapat menciptakan kewenangan berlebihan.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan MA harus memastikan penegakan hukum harus berdasarkan hukum dan fakta.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menekankan pentingnya kepemimpinan dalam hal penegakan hukum.
Tim pemohon beramai-ramai menginterupsi, mempertanyakan independensi para ahli pihak Prabowo di sidang PHPU.
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menanggapi pernyataan Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo soal etika…
Pakar hukum Margarito Kamis menyarankan Firli Bahuri fokus mengungkap alat bukti yang dituduhkan padanya di sidang praperadilan.
Pakar hukum Margarito Kamis beri saran bagi Firli Bahuri dan Eddy Hiariej yang kini mengajukan praperadilan.
Margarito Kamis mengatakan setiap narapidana atau ahli warisnya berhak mengajukan PK lebih dari satu kali, jika putusan pertama…
Hamdan Zoelva menilai keberadaan PP Nomor 28/2022 telah menimbukan disharmonisasi dan tumpang tindih.
PTUN Jakarta dinilai telah melampaui kewenangannya dengan mengabulkan gugatan Fadel Muhammad atas keputusan rapat paripurna DPD.
Margarito Kamis menyoroti sikap Pimpinan MPR yang tidak kunjung melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua…
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta Mendagri Tito Karnavian untuk menonaktifkan alias pecat Plt Bupati Mimika Johannes…
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai ada hal yang janggal karena Plt Bupati Mimika Johannes Rettob yang…
Pakar Tata Hukum Negara Margarito Kamis menilai KPK seharusnya menerapkan prinsip-prinsip hukum yang baik.
Margarito Kamis menyarankan Menko Polhukam Mahfud MD minta atensi Presiden Jokowi guna menuntaskan dua kasus menyeret petinggi Polri…
Menteri BUMN Erick Thohir dinilai belum layak maju menjadi calon presiden karena masih banyak permasalahan di kementerian yang…
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta Mendagri tidak mengangkat Sekda menjadi penjabat kepala daerah, Nih alasannya.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta Kemendagri harus objektif dan profesional dalam mengangkat penjabat kepala daerah.
Margarito Kamis menghargai keputusan polisi menyetop kasus Arteria Dahlan. Menurut dia, dari awal kasus Arteria Dahlan itu tidak…
Margarito meyakini permohonan uji materi presidential threshold yang digugat sejumlah pihak ke MK tak akan diterima.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis merespons langkah pengajuan permohonan judicial review (JR) terkait presidential threshold (PT) nol…
JPNN.com 
