Nasional Selasa, 21 Desember 2021 – 09:38 WIB
Pakar Hukum: Pernyataan Hillary Pintu Masuk Mendorong RUU Kepresidenan
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai pernyataan anggota DPR Hillary Brigitta Lasut bisa menjadi pintu masuk mendorong…
Penanganan perkara dugaan korupsi pada Jiwasraya dan Asabri dinilai serampangan serta membuat pasar modal tidak lagi kondusif.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai pernyataan anggota DPR Hillary Brigitta Lasut bisa menjadi pintu masuk mendorong…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis merespons pernyataan anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut bahwa presiden dan…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan kedudukan DPR dan Presiden dalam pandangan konstitusi sesungguhnya memang sama atau…
Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menanggapi komentar pakar hukum tata negara Margarito Kamis yang menyarankan KPK menyetop penyelidikan…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengkritisi langkah KPK mencari-cari kesalahan proyek Formula E Jakarta.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyoroti sikap Presiden Jokowi yang tetap menandatangani Keppres tentang peresmian Nyoman Adhi…
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendukung upaya penguatan kelembagaan DPD RI untuk mendapatkan kesetaraan hak di lembaga…
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengingatkan Presiden Jokowi bakal menerima bola panas dari DPR terkait Pemilihan calon…
Margarito Kami menyebut bahwa tes wawasan kebangsaan KPK sebagai amanat undang undang.
Margarito Kamis menyebut Neta S Pane adalah sosok yang baik dan bersahaja. Neta S Pane merupakan orang yang…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan banyak pegawai KPK lulus TWK.
Nama Azis Syamsuddin disebut-sebut, pengamat hukum mengingatkan pentingnya mengedepankan azas praduga tak bersalah.
Margarito Kamis meminta pemerintah dan DPR untuk memikirkan bangsa ini dengan merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengkritisi permohonan sengketa pilkada yang banyak ditolak oleh Mahkamah Konstitusi
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta agar Mahkamah Konstitusi berani keluar dari kungkungan atau jeratan pasal 158…
Pakar Hukum Tata Negara Dr. Margarito Kamis merespons terkait penetapan status tersangka kepada Calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar)…
Sejumlah pakar hukum menegaskan bahwa pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) bank hanya bisa dipidana jika penyidik dapat membuktikan…
Penunjukan Irjen Nana Sudjana sebagai kapolda Metro Jaya dikaitkan dengan rekam jejaknya sebagai kapolresta Surakarta ketika Presiden Jokowi…
Menurut Margarito, Presiden Jokowi masuk jebakan ketika mudah menerbitkan Perppu. Hal itu berujung dengan tidak sehatnya sistem hukum…
Menurut Margarito, ketentuan etika di DPD RI sebelumnya, sedikitpun tidak menghalangi ibu Hemas menjadi calon pimpinan MPR.