Pembatasan masa jabatan presiden jadi satu periode selama 7-8 tahun membuat pemerintahan bisa fokus bekerja tanpa perlu memikirkan pemilu…
Rakyat Rusia membuka pintu bagi Vladimir Putin berkuasa hingga 2036 lewat pemungutan suara fantastis untuk mengubah undang-undang dasar
Muhammadiyah tetap berpandangan bahwa pelaksanaan pilpres harus secara langsung dan masa jabatan presiden selama dua periode saja.
Ketum Projo Budi Arie Setiadi, menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Presiden Jokowi menolak gagasan presiden dipilih MPR, dan…
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy menyatakan bahwa Amerika Serikat sudah 30 kali mengamendemen konstitusinya, sementara…
Pemerhati sosial politik Rudi S Kamri menilai respons Presiden Joko Widodo perihal masa jabatan presiden tiga periode berlebihan.
Prinsip dasarnya kekuasaan itu harus dibatasi dan diawasi karena kekuasaan punya kecenderungan menyeleweng dan menyimpang.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi merasa dikerjai, ditampar, pihak yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyatakan tidak pernah secara kelembagaan menyampaikan usulan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode di…
MUI menjadi pihak pertama yang membacakan sikapnya secara langsung dan resmi tentang masa jabatan presiden.
Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP meskipun mendorong amendemen UUD 1945 bukan berarti menginginkan masa jabatan presiden tak dibatasi.
Presiden Jokowi merasa tertampar terkait isu liar perpanjangan masa jabatan presiden, dan PDIP mengapresiasi sikap itu.
Politikus PKS Mardani Ali Sera memuji sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons ide penambahan masa jabatan presiden…
Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya menguntungkan sejumlah pihak.
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden sama dengan bentuk kemunduran demokrasi.
Wacana masa jabatan presiden diperpanjang serta pemilihan kepala negara di MPR sama dengan mengkhianati sistem reformasi.
Anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan munculnya wacana-wacana amendemen UUD NRI 1945 yang menyinggung masalah jabatan presiden…
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan wacana perubahan masa jabatan presiden dalam amendemen UUD 1945 harus…
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai usulan PBNU soal pemilihan presiden kembali dilakukan MPR merupakan sebuah wacana yang…
Pengamat Intelijen Suhendra Hadikuntono menyarankan MPR RI segera melaksanakan amendemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar presiden…
Menurut Juliaman, fakta hari ini, reformasi masih memiliki banyak catatan kritis. Semestinya partai politik menjadi agen untuk mencetak…
JPNN.com 
