Politik Senin, 02 Desember 2019 – 22:29 WIB
KPK Nilai Menteri Rangkap Jabatan Rawan Tersandera
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik rawan tersandera kepentingan pragmatis
Ekonom dari Universitas Airlangga, Gigih Prihantono merespons posisi Airlangga Hartarto yang rangkap jabatan sebagai menteri dan ketua umum partai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik rawan tersandera kepentingan pragmatis
Menurut Pangi, Jokowi menelan ludahnya sendiri dengan mengizinkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto masuk sebagai menteri perindustrian.
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto diingatkan tidak rangkap jabatan sehingga fokus menjalankan tugas sebagai menteri.
Menurut Doli, selama ini Partai Golkar tidak ada masalah Airlangga Hartarto menjadi menteri rangkap jabatan ketua umum.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mempersoalkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih merangkap jabatan sebagai ketua…
Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa mengatakan, Presiden Jokowi membolehkan para menterinya yang juga ketua umum partai politik,…
Rangkap jabatan menteri sebagai tim sukses tidak melanggar Undang-undang tentang Pemilu.
Johan Budi enggan berpolemik mengenai adanya menteri yang merangkap jabatan di Kabinet Kerja dan partai politik.
Perlakuan istimewa dari Presiden Jokowi untuk Airlangga Hartarto dan Idrus Marham akan memicu menteri berlatar politikus kembali aktif…
Argumentasi Presiden Jokowi terkait rangkap jabatan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, dinilai sulit…
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, rangkap jabatan menteri dengan ketua umum partai politik sebaiknya tidak dijadikan…
Presiden Joko Widodo melakukan tindakan kurang pantas karena membiarkan Airlangga Hartarto merangkap jabatan.
Pengamat politik Said Salahudin mengakui bahwa undang-undang tidak melarang menteri merangkap jabatan.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mempersilakan masyarakat menilai kebijakan Presiden Joko Widodo membiarkan menteri merangkap…
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo tidak mau menilai konsistensi Presiden Jokowi soal larangan rangkap jabatan menteri…
Dua menteri di Kabinet Kerja, Airlangga Hartarto dan Idrus Marham rangkap jabatan, sebagai pembantu Jokowi dan juga petinggi…
Dari sisi pemerintahan Jokowi, publik ingat betul bahwa presiden di awal-awal masa jabatan bahkan dalam kampanyenya menyatakan akan…
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai Presiden Joko Widodo memberi contoh buruk kepada masyarakat karena membiarkan…
Keputusan Presiden Jokowi mempertahankan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai menteri perindustria bukanlah contoh yang baik bagi…
Menurut Hanafi, selama ini presiden memegang fatsun politik bahwa siapa pun yang berada di kabinet tidak boleh rangkap…