Putusan MK mempertegas kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi di institusi militer.
Menurut Alex, putusan tersebut lahir bukan karena adanya ketidakpercayaan publik terhadap penindakan hukum yang ditangani TNI selama ini.
Sejumlah calon kepala daerah di lima kabupaten/kota di Jawa Barat bakal melayangkan sengketa Pilkada 2024 ke MK.
MK menilai persoalan dalam perkara korupsi koneksitas tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap norma hukum.
Suhartoyo mengatakan jumlah perkara yang masuk bergantung pada kepercayaan publik dengan MK.
Jika ASN hingga TNI-Polri melanggar netralitas, PDIP tak akan diam sesuai putusan MK.
FPMI melakukan judicial review alias uji materi atas Undang-undang MD3 ke MK untuk membatasi masa jabatan anggota legislatif…
Sejumlah pakar hukum tata negara melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap aturan ini. Apa itu?
Kuasa Hukum Pemohon uji materi UUJN Saiful Anam mengatakan selama ini notaris selalu berkontribusi memberikan pemasukan kepada negara.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi terhadap UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Aturan yang ada saat ini dianggap tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap hak masyarakat sebagai pemilih.
Dua hakim konstitusi memberi nasihat kepada guru honorer penggugat Pasal 66 UU ASN yang menyangkut nasib 2,3 juta…
Jutaan honorer menunggu jadwal pendaftaran PPPK 2024, satu guru mengajukan uji materi terhadap Pasal 66 UU ASN ke…
Seorang guru honorer salah satu SMP negeri di Jakarta Barat, Dhisky menggugat Pasal 66 UU ASN yang membuat…
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pernah menggunakan jet pribadi saat masih menjabat sebagai Ketua MK. Pengamat merespons.
MK juga menegaskan penentuan batasan usia memang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.
Pada perkara ini, Novel Baswedan meminta MK untuk memasukkan frasa tambahan ke dalam Pasal 29 huruf e UU…
Ahli hukum dari UMJ Prof Zainal Arifin menyebut KPU boleh tak berkonsultasi dengan DPR soal putusan MK.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga keras penangguhan akun resminya bermotif politis.
Partisipasi masyarakat diharapkan tinggi terhadap gelaran Pilkada 2024 lantaran DPR, penyelenggara pemilu, dan pemerintah telah mengakomodasi keputusan MK.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
JPNN.com 
