Ketua PB HMI Raihan Ariatama didemo anggotanya karena dianggap mendukung politik dinasti.
Mahkamah Konstitusi (MK) pekan depan bakal memutus terkait syarat usia capres-cawapres maksimal 70 tahun. Akankah bakal menimbulkan polemik…
Belum lama ini media mancanegara beramai-ramai mengangkat berita soal putusan MK yang memungkinkan Gibran dengan usia di bawah…
Lembaga survei dunia asal Prancis Ipsos Public Affair merilis hasil elektabilitas capres-cawapres pasangan Anies-Muhaimin meroket seusai putusan MK.
5 berita terpopuler sepanjang Jumat (20/10) tentang delapan penyebab gagalnya seleksi PPPK, jangan lupa prinsip sanggah
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI mengecam tindakan aparat yang melakukan penggeledahan terhadap massa aksi menentang politik dinasti.
KPU tidak merevisi PKPU terkait batasan minimal usia capres-cawapres yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).
Survei IPNI menunjukkan hadirnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai pasangan cawapres justru menurunkan elektabilitas Prabowo
Jika MK mengabulkan uji materi tentang pembatasan usia maksimal capres/cawapres, peluang Prabowo untuk menjadi kontestan Pilpres 2024 pun…
Habib Lutfi menilai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka layak menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
5 terpopuler sepanjang Rabu (18/10) tentang banyak pelamar PPPK 2023 gagal seleksi administrasi, penyebabnya ya ampun, hingga honorer…
Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam (GPI) Diko Nugraha menilai putusan MK ini perlu didukung oleh seluruh pemuda di…
Feri Amsari menduga ada intervensi dari paman Gibran, yakni Anwar Usman yang membuat MKMK tak kunjung disahkan.
Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan terus mendukung anak muda punya andil dalam…
Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengenang bagaimana sosok Presiden Indonesia ke-4, almarhum Gus Dur menilai sosok Mahfud MD…
Pengamat mengatakan putusan MK tersebut kemudian sangat membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.
Koordinator Loyalis Partai Golkar Lisman Hasibuan menilai sejak awal sudah mendukung MK menerima permohonan uji materi batas usia…
5 berita terpopuler sepanjang Selasa (17/10) tentang anggaran gaji PPPK 2023 besar, PPPK tolong jangan abaikan larangan ini
Putusan MK memunculkan berbagai macam polemik di tengah masyarakat. Waspada muncul gerakan sosial besar
Praktisi hukum Agus Widjajanto menilai putusan MK ambivalen, tidak kkonsisten sebagi lembaga penjaga Kontitusi dan Demokrasi.
Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menyebut putusan MK terkait syarat menjadi capres-cawapres lahir dari cawe-cawe politik.
JPNN.com 
