Airlangga Hartarto menyebut penerbitan Perppu Cipta Kerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kirisi perekonomian.
Partai Garuda meminta semua pihak tak banyak berspekulasi soal Pemilu Legislatif menggunakan proporsional tertutup atau terbuka
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy menyatakan Mahkamah Konstitusi perlu menguatkan putusan penggunaan sistem proporsional terbuka dalam pemilu
Sebuah artikel lama yang ditulis oleh Prof. Mahfud MD pada 2018 dengan judul ‘Malu Bercerita kepada Orang Jepang’…
Eks Ketua DPP PKB Lukman Edy menilai sistem proporsional tertutup tidak membunuh demokrasi
Suko Widodo berpendapat begini soal kontroversi sistem pemilu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Rakyat perlu tahu.
PKS dan 7 parpol lain menolak pemberlakukan sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024. Partai-partai itu siap menjadi pihak…
Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta semua pihak untuk tidak meributkan sistem pemilihan legislatif.
Anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim menyebut kekacauan jika uji materi nomor perkara 114/PUU-XX/2022 dikabulkan MK. Kok…
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyatakan tidak pernah ada yang mempermasalahkan perpu selain Perpu Cipta Kerja
Habib Aboe menegaskan sudah seharusnya MK konsisten dengan putusan sebelumnya. Tolak sistem proporsional tertutup.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah sangat berambisi untuk menerapkan UU Cipta…
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini berkata begini soal pileg dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka. Hakim MK…
Pemerintah mengeklaim penerbitan Perpu Ciptaker didasari sejumlah alasan mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi ekonomi global.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan sistem pemilu bukan urusan konstitusi. Perubahan sistem pemilu domain…
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan Hakim MK berhati-hati. Dia menilai Pileg pada Pemilu 2024…
Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengingatkan kepada penolak RUU KUHP & Kesehatan untuk tidak mengatasnamakan rakyat Indonesia
Pelantikan M. Guntur Hamzah sebagai hakim kontitusional dikecam oleh banyak pihak.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menyebutkan pihak yang menolak putusan MK akibat tidak membaca undang-undang
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan menteri atau pejabat setingkat mengajukan cuti apabila ikut kontestasi pilpres.
SKI terkejut pada keputusan MK terkait permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
JPNN.com 
