Hukum Selasa, 01 November 2022 – 23:02 WIB
Chandra: Waspadai Upaya Menghapus Larangan Nikah Beda Agama
Ketua LBH Pelita Umat menyoroti upaya menghapus larangan nikah beda agama melalui judicial review UU Perkawinan ke MK.…
Ketua Umum DPP Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana mengapresiasi putusan MK soal aturan bagi menteri yang maju dalam pada…
Ketua LBH Pelita Umat menyoroti upaya menghapus larangan nikah beda agama melalui judicial review UU Perkawinan ke MK.…
MK memutuskan syarat pengunduran diri pejabat karena dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai…
Berikut alasan Mahkamah Konstitusi tolak permohonan uji materi UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
Chandra Purna Irawan mengingatkan Presiden Jokowi soal tindakan DPR mencopot Hakim Konstitusi Aswanto. Jangan mengintervensi hukum!
Sesuai dengan UU MK, mekanisme pemberhentian jabatan hakim konstitusi dilakukan saat periode yang bersangkutan telah habis.
Praktisi hukum Donal Fariz mengkritik keras langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencopot Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi…
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy menghormati putusan MK menolak gugatan PKS soal PT 20 persen, meskipun…
Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyatakan yang berhak menilai Presiden Jokowi layak jadi cawapres ialah Mahkamah Konstitusi
Sekber Prabowo-Jokowi bakal mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan Presiden Joko Widodo agar bisa maju…
Hasto Kristiyanto menanggapi polemik wacana presiden yang menjabat dua periode bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Talkshow tersebut akan membahas Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kepastian Joko Widodo agar dapat mencalonkan diri…
Peradi berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bisa kembali memberikan bimbingan teknis (bimtek) terkait sengketa Pemilu 2024.
Peradi siap membantu menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.
MK telah memutuskan bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan…
Menaker Ida Fauziyah menyambut baik acara PPHKWN untuk organisasi pekerja yang dilaksanakan MK
MK berpotensi melawan kedaulatan rakyat karena menolak gugatan DPD soal presidential threshold.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyindir pihak yang kecewa karena gugatan mereka soal Presidential Threshold (PT)…
Teddy Gusnaidi merasa heran dengan beberapa pihak yang menolak Presidential Treshold (PT) 20 persen.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan penghapusan presidential threshold (PT)…
Tim hukum PKS sudah melakukan kajian tentang PT 20 persen yang rupanya tidak memiliki landasan. PKS pun berharap…