Pilkada Jumat, 23 Juli 2021 – 17:17 WIB
KPU Kalsel Telah Laksanakan Seluruh Amar Putusan Mahkamah Konstitusi
KPUD Kalsel menyatakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) sudah sesuai dengan tata kelola menurut hukum yang…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap memecat 56 pegawai yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). KPK mengaku…
KPUD Kalsel menyatakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) sudah sesuai dengan tata kelola menurut hukum yang…
Pasangan bupati-wakil bupati terpilih dicoret oleh MK, PSU Pilkada Sabu Raijua Segera Digelar.
Kasus di Kabupaten Yalimo, Papua, yang terjadi sejak Selasa (29/6) berpotensi menjadi perang suku.
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menilai putusan dari MK dalam perkara 109 yang diajukan oleh pemohon Konfederasi…
Dua regu Brimob dari Jayapura diterjunkan ke Kabupaten Yalimo untuk pengamanan massa yang makin anarkistis.
Menaker Ida Fauziyah meminta semua pihak menerima putusan MK terkait gugatan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI karena…
Massa pendukung dari pasangan calon nomor urut 1, yakni Erdi Dabi-Jhon Wilil membakar Kantor DPRD Yalimo, kantor Bawaslu,…
2 komisioner KPU ini mengajukan judicial review ke MK gegara aturan terkait putusan DKPP ini.
Mahkamah Konstitusi (MK) menunda seluruh persidangan yang semula dijadwalkan dalam kurun pekan ini, Selasa (22/6) sampai Kamis (25/6).
Pegawai KPK dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mencabut permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah alasan…
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta politikus PDIP Arteria Dahlan untuk tidak menyebar kebohongan terkait…
KPU menetapkan Sahbirin-Muhidin sebagai pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih Kalimantan Selatan.
Ketua KPU menyatakan siap menghadapi kemungkinan Denny Indrayana-Difriadi menggugat lagi ke MK
Pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat siap-siap menggugat PSU Pilgub Kalimantan Selatan, hasil sementara Sahbirin-Muhidin unggul.
Arsul berkukuh pasal penghinaan terhadap presiden tetap diperlukan meski sebelumnya telah dibatalkan MK, begini alasannya.
Pasal penghinaan presiden muncul lagi di RKUHP, padahal telah dibatalkan MK, Yasonna bilang begini.
Ketua Wadah Pegawai KPK menilai proses alih status menjadi ASN banyak melanggar aturan dalam praktiknya.
Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Agung Mozin menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-undang…
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut pelaksanaan PSU di 17 daerah dalam lanjutan Pilkada Serentak 2020…
PERADI harus merumuskan sanksi constitutional disobdince, setidaknya melalui dua cara.