Humaniora Senin, 14 Februari 2022 – 16:22 WIB
Pemekaran Daerah Jangan Sampai Menimbulkan Gejala Sosial Politik
Pemekaran daerah membutuhkan biaya anggaran negara yang sangat besar dan bisa berpotensi tindak pidana korupsi.
Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan alias Syarief Hasan mendukung pemekaran Kabupaten Cianjur dan berharap pemerintah meninjau ulang moratorium pemekaran…
Pemekaran daerah membutuhkan biaya anggaran negara yang sangat besar dan bisa berpotensi tindak pidana korupsi.
Presiden Jokowi tidak ingin menghambat daerah mengusulkan aspirasi pemekaran daerah. Namun, dia menggarisbawahi pembentukan daerah otonomi baru (DOB)…
Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyatakan pemerintah pusat menghargai munculnya wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.
Hingga saat ini masih ada 314 usulan pemekaran daerah alias aspirasi pembentukan daerah otonom baru.
Ketua Fraksi Golkar DPR Robert J Kardinal tetap memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat, meski pemerintah masih…
Hingga saat ini pemerintah belum juga membuka keran pemekaran daerah setelah kebijakan moratorium diterapkan pada 2014.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono meminta Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang dipimpin Wakil Presiden…