Para honorer yang tidak mendapatkan formasi diminta jangan resah, meski mekanisme pengangkatan jadi PPPK Paruh Waktu belum jelas.
Ternyata jumlah honorer di provinsi ini yang lulus seleksi PPPK 2024 tahap 1 sedikit banget.
Berikut ini 3 usulan dari gubernur agar seluruh non-ASN atau honorer terserap pada seleksi PPPK 2024, tanpa ada…
Hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas mengenai nasib honorer yang gagal seleksi PPPK 2024.
Berikut ini putusan MK yang juga menyinggung mengenai nasib honorer tercecer atau tidak masuk database BKN dalam pengangkatan…
Soal nasib honorer yang tidak lulus seleksi PPPK 2024, Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah Lalu Wardihan Lalu Wardihan…
Ribuan tenaga non-ASN atau honorer berpeluang diangkat menjadi ASN lewat seleksi PPPK 2024.
Perlu diketahui bahwa formasi PPPK 2024 hanya 1,03 juta, adapun jumlah honorer mencapai 1,7 juta.
Ketua DPR RI Puan Maharani menempatkan masalah pengangkatan honorer jadi PPPK mendapat perhatian dewan.
Berikut ini 3 pokok pernyataan Menteri Azwar Anas menjelang pendaftaran PPPK 2024, para honorer wajib menyimak.
Menjelang pendaftaran PPPK 2024, tercatat 9 usulan forum honorer masuk daftar rekomendasi DPR RI, ada juga soal seragam…
Berikut ini info terbaru terkait pembahasan Rancangan PP Manajemen ASN yang sudah ditunggu jutaan honorer.
Pendaftaran PPPK 2024 untuk honorer belum jelas kapan akan dibuka, sementara PP Manajemen ASN juga molor.
Demi peningkatan kesejahteraan honorer, pemprov ini berani menambah usulan formasi PPPK 2024 hingga berlipat-lipat.
Jumlah formasi PPPK 2024 jauh lebih banyak dibanding formasi CPNS 2024 karena Pak Gubernur peduli nasib honorer.
Di depan Jokowi, Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan 9 permintaan khusus terkait nasib honorer dan ASN, termasuk…
Pak Gubernur bersikap tegas demi nasib honorer, silakan simak juga mengenai formasi prioritas PPPK 2024.
Para honorer menanti kepastian diangkat jadi PPPK, kapan PP Manajemen ASN akan diterbitkan?
Beragam alasan pembatalan kelulusan PPPK 2023, antara lain karena honorer yang mendaftar di daerah lain.
Komite I DPD mempertegas komitmen untuk terus memperjuangkan tenaga honorer supaya bisa diangkat menjadi PPPK.
Kendala yang dialami beberapa guru honorer yang akan mendaftar mengikuti seleksi PPPK, yakni sistem terkunci sehingga tidak bisa…
JPNN.com 
