Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai, Presiden Jokowi sudah memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam mengatasi masalah Laut…
ACT menganggap pasokan pangan yang memadai sangat penting buat prajurit TNI di Natuna.
Peluang kerja sama itu, menurut mantan Panglima TNI ini, tidak hanya buat Tiongkok tapi juga negara lain.
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan, jumlah personel TNI di Natuna sudah cukup banyak.
Indonesia juga menjajaki kemungkinan kerja sama yang lebih intensif dalam pengembangan sumber daya manusia baik melalui program vokasi…
Kunjungan Presiden Jokowi memunculkan kesan bahwa Natuna menjadi bagian Indonesia. Dari situ, kapal-kapal Tiongkok yang tidak ingin memperpanjang…
Sekjen DPP PKS Mustafa Kamal menanggapi pernyataan Menhan Prabowo Subianto dan Luhut Panjaitan soal masalah Laut Natuna.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menyempatkan diri membagikan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kabupaten Natuna, Provinsi…
Mustafa menilai kehadiran Presiden Jokowi di Natuna sebenarnya bagus, tetapi langkah konkret di lapangannya juga harus ada.
Waketum Gerindra Fadli Zon menanggapi tudingan yang menyebut sikap Menhan Prabowo Subianto tidak tegas terkait kasus Laut Natuna.
Muzani justru mendukung pernyataan Ketua Umumnya Prabowo yang mengatakan masalah pelanggaran Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh Tiongkok…
Terkait masalah Laut Natuna, Menlu Retno Marsudi tegas menyatakan Indonesia menolak klaim negara lain yang tidak diakui oleh…
Saat berada di Natuna, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan kalimat perintah untuk pasukan TNI AL.
Presiden Jokowi ingin memastikan proses penegakan hukum di Laut Natuna telah berjalan dengan baik.
Fadli Zon mengatakan sudah seharusnya Bakamla diberikan perlengkapan canggih dalam menjaga laut Indonesia.
Terkait masalah Laut Natuna, Silvanus Alvin membandingkan pernyataan Menlu Retno Marsudi dengan Menhan Prabowo Subianto.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut sudah ada 470 nelayan dari Pulau Jawa yang siap berangkat ke Natuna.
SKPT tersebut memiliki beberapa fasilitas pokok mulai dari pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan, hingga pemasaran.
Waketum Partai Gerindra Fadli Zon mendesak pemerintah mengerahkan kekuatan di Laut Natuna.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kepulauan Natuna merupakan bagian dari wilayah NKRI.
Pengerahan nelayan ke Natuna bukan kebijakan baru, tetapi sudah dilakukan sejak era Menteri Kelautan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.
JPNN.com 
.jpeg)
