Ahmad Sahroni mendukung langkah KPK-Kemendagri meminta pemda menyetop bansos dari APBD sampai Pilkada 2024 selesai demi netralitas.
Sanksi pidana menanti kepala desa dan lurah yang melanggar netralitas di Pilkada Serentak 2024.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap pelanggaran personel Polri terkait urusan netralitas. Di mana itu?
Pengawas tempat pemungutan suara (TPS) diingatkan untuk menjaga tiga hal penting ini.
Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar memberikan pesan tegas kepada keluarga besar Polri untuk menjaga netralitas dan tidak…
Tokoh lintas agama Kabupaten Serang bersepakat akan mengawal pesta demokrasi di Pilkada 2024.
Polda Bangka Belitung meminta kepada jajarannya untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2024.
Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono mengingatkan anak buahnya agar bersikap netral di Pilkada Serentak 2024.
Propam Polres Inhu mengecek telepon seluler personel yang berdinas di wilayah itu, demi memastikan netralitas anggota Polres Inhu…
Sebanyak tiga orang aparatur sipil negara (ASN) diproses terkait netralitas pada penyelenggaraan Pilkada 2024.
Anggota Polda Sumsel diminta bersikap netral menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Anggota Bawaslu RI Puadi mewanti-wanti kepala desa untuk menjaga netralitas di Pilkada Serentak 2024
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan netralitas Adhyaksa adalah harga mati. Dia akan menindak tegas para insan adhyaksa yang…
Para aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Bangka Belitung terancam dipecat apabila tak netral pada Pilkada 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor meminta kepada PPK untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2024.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan netralitas pentingnya penyelenggara Pemilu menjelang pemungutan suara Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai Kejagung salah satu institusi penegak hukum yang paling tegas menjaga…
Anggota DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan jangan ada paslon yang mengeklaim didukung Presiden Jokowi yang menyatakan tidak akan…
Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief setuju dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri soal TNI-Polri yang harus netral.
Jaleswari menyampaikan alasan pengunduran dirinya didasari pada etika dan keyakinan yang harus dipegang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye. Begini penilaian…
JPNN.com 
