Pilkada Selasa, 03 November 2020 – 23:46 WIB
Ada Ancaman Sanksi Pidana Bagi ASN di NTB yang Terlibat di Pilkada
NTB menjadi salah satu provinsi diawasi ketat Bawaslu karena pelibatan ASN dalam pilkada oleh calon kepala daerah.
Gubernur Ganjar Pranowo meminta ASN menjaga netralitas jelang pilkada demi menjaga pelayanan publik agar tidak terganggu.
NTB menjadi salah satu provinsi diawasi ketat Bawaslu karena pelibatan ASN dalam pilkada oleh calon kepala daerah.
KASN mencatat secara kewilayahan di Provinsi NTB memiliki pelanggaran tertinggi terkait netralitas ASN pada Pilkada serentak 2020.
Mardani PKS bilang begini terkait langkah Kemendagri menegur 67 kepala daerah terkait ketidaknetralan ASN pada Pilkada 2020.
Pemprov Kepri memastikan sudah melaksanakan rekomendasi KASN, sehingga mestinya data kepegawaian ASN Kepri tidak diblokir.
Ketua Forum Pemuda Peduli Raya (FPPR) Jhon Dalton Saragih menilai Bupati Simalungun JR Saragih gagal mendidik anak buahnya
Kemendagri memblokir data administrasi kepegawaian ASN di 67 pemda, berikut ini daftra nama daerahnya.
Jelang pilkada, para ASN di Simalungun bakal berada dalam pemantauan ketat kader Pemuda Pancasila setempat
Pjs Gubernur Kepri Bahtiar tegas menyatakan akan memberikan sanksi pemecatan bagi ASN tidak netral di Pilkada 2020.
Di hadapan Ketua Bawaslu RI Abhan, Pjs Gubernur Kepri Bahtiar menegaskan komitmen menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2020.
Peserta yang lulus CPNS tetapi terbukti memiliki keterlibatan dengan parpol dan politik praktis bisa digugurkan kelulusannya.
ASN perlu menyimak seruan ketua MPR RI ini supaya tidak terjerumus dalam kezaliman di Pilkada Serentak.
Kasus netralitas ASN berupa pemberian dukungan kepada paslon tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) baik pusat maupun daerah…
Seorang oknum PNS dilaporkan ke Bawaslu karena sering mengirim video dan gambar tentang Prabowo - Sandi.
Ada oknum PNS yang ikut dalam aktivitas kampanye dan rapat terbatas parpol jelang pemilu.
Pegawai negeri sipil yang terlibat dan terbukti ikut dalam kampanye pemilu akan dilaporkan ke Komite ASN.
Temuan Bawaslu terdapat potensi ketidaknetralan ASN penyeleng.gara negara saat pemilu 2019
Kemendagri belum memperoleh laporan apakah ada aparat sipil negara (ASN) yang tidak netral pada penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada…
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta berhenti membuat kegaduhan dengan tudingan-tudingannya soal ketidaknetralan aparat negara
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) merilis hasil riset soal netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada di lima provinsi