BKN ingatkan PPK tidak melindungi ASN yang melanggar netralitas, SK bisa dicabut!
Heru Budi Hartono mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan bersikap netral.
Kepala sekolah berstatus PNS itu dianggap mendukung seorang bakal calon anggota DPD RI asal Jawa Tengah.
Diskursus mengenai dikotomi antara politik dan birokrasi telah menjadi kajian klasik di bidang ilmu politik dan pemerintahan.
ribuan PNS dilaporkan terlibat dalam aksi Dukung mendukung calon kepala daerah tetapi yang sudah dinyatakan terlibat 727 PNS
Zudan berharap para ASN dapat meneladani nilai-nilai yang sudah dicetuskan oleh Feisal Tamin yang dapat dibaca pada buku…
Jelang Pilkada serentak, pelanggaran netralitas ASN semakin bertambah, BKN pun mengancam akan melakukan pemblokiran data
Ratusan ASN dijatuhi sanksi karena dinilai melanggar netralitas selama masa jelang pilkada.
Gubernur Ganjar Pranowo meminta ASN menjaga netralitas jelang pilkada demi menjaga pelayanan publik agar tidak terganggu.
NTB menjadi salah satu provinsi diawasi ketat Bawaslu karena pelibatan ASN dalam pilkada oleh calon kepala daerah.
KASN mencatat secara kewilayahan di Provinsi NTB memiliki pelanggaran tertinggi terkait netralitas ASN pada Pilkada serentak 2020.
Peserta yang lulus CPNS tetapi terbukti memiliki keterlibatan dengan parpol dan politik praktis bisa digugurkan kelulusannya.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan pesan penting untuk seluruh PNS di Indonesia.
ASN melanggar netralitas, seperti keberpihakan terhadap calon pasangan tertentu masih ditemukan dalam Pilkada Tahun 2018 dan Pemilu 2019.
Rektor UIN Suska Riau belum berhasil mengklarifikasi ke Ustaz Abdul Somad alias UAS soal pertemuannya dengan Prabowo, yang…
KASN alias Komisi Aparatur Sipil Negara mengusut kasus dugaan pelanggaran netralitas PNS yang dilakukan Ustaz Abdul Somad alias…
MenPAN RB Syafruddin menegaskan, tidak ada sanksi untuk Ustaz Abdul Somad alias UAS terkait pertemuannya dengan capres Prabowo…
Menurut Djoko Santoso, langkah Ustaz Abdul Somad mendukung capres Prabowo Subianto dilindungi konstitusi, tak melanggar netralitas PNS.
Langkah Ustaz Abdul Somad alias UAS menyatakan dukungan kepada capres Prabowo Subianto menuai polemik.
Kubu Prabowo – Sandi heran dengan pihak – pihak yang mengaitkan dukungan Ustaz Abdul Somad dengan netralitas PNS.
Andre Rosiade dari kubu Prabowo – Sandi menilai, anggapan Ustaz Abdul Somad melanggar netralitas PNS merupakan bentuk intimidasi…
JPNN.com 
