Pemerintah menjamin keamanan data dari integrasi dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Penggunaan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan ditransisikan sampai dengan 2023 dan berlaku secara penuh mulai 1…
The Indonesian Institute (TII) mengingatkan pemerintah soal persiapan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memutuskan untuk menggabungkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Pemerintah telah memulai penggabungan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberken progres penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Pemerintah secara resmi membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 33. Segera melakukan pendaftaran melalui laman resmi www.prakerja.go.id
Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memberikan sejumlah manfaat
Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap bos sebuah perusahaan berinisal JL gegara menggunakan NIK tanpa izin.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan soal penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Pendaftaran CPNS 2022 akan ditutup hari ini, tetap pelamar yang melakukan submit pendaftaran masih minim
Ketua Umum APJII Muhammad Arif berharap akses terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa gratis karena NIK adalah layanan…
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengungkapkan tujuan penerapan tarif NIK. Silahkan disimak baik-baik.
Dirjen Dukcapil Kemendagri menegaskan penerapan tarif NIK bukan penjualan data pribadi.
Calon PPPK guru yang tercatat PNS Kemenhan ternyata namana Ucup, tetapi NIK atas nama Maryono. BKN menemukan masalahnya.
BKN sampaikan berita terkini kasus calon PPPK Guru yang tercatat PNS Kemenhan saat pengisian DRH. Penyebabnya ternyata.
BKN memberikan respons atas kasus yang menimpa Maryono, calon guru PPPK yang tidak bisa mengakhiri DRH karena tercatat…
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebut nantinya verifikasi data kependudukan cukup dengan sidik jari, datanya langsung diketahui.
Ketua Dewas BPJS Kesehatan Ahmad Yulianto mewanti-wanti masyarakat tak boleh lengah dengan perkembangan kasus Covid-19 yang meningkat.
Kemendagri bekerja sama dengan Kemenag melakukan sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data jemaah haji dan umrah.
Layanan BPJS Kesehatan bagi peserta JKN-KIS kini lebih mudah, cukup dengan menyebutkan NIK saja. Ini berkat kerja sama…
JPNN.com 
