Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa para pihak yang terjaring OTT di Pekanbaru.
Kaesang diketahui telah menyampaikan laporan penerimaan fasilitas jet pribadi tersebut kepada KPK.
KPK menyatakan ada kendala yang ditemukan untuk memobilisasi para pihak yang terjaring OTT.
Ternyata inilah alasan yang membuat Tia Rahmania tak bakal dilantik jadi anggota DPR dari PDIP. Ada kaitan dengan…
Ghufron mengaku kenal dengan sejumlah kandidat yang lulus pada tahapan seleksi yang diumumkan pansel capim KPK pada Rabu…
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyebutkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron perlu menjelaskan dugaan intervensi terhadap MA…
Nama eks Bendum PBNU Mardani H Maming kembali mencuat usai kedapatan mendaftarkan PK secara diam-diam pada 6 Juni…
Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyoroti kasus I Nyoman Sukena yang terancam 5 tahun penjara gegara pelihara landak…
Menurut Tessa, langkah hukum yang dilakukan KPK tidak akan terpengaruh dengan putusan Ghufron.
Ulah Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron gunakan pengaruh untuk mutasi ASN Kementan menurunkan citra KPK. Dia bahkan tidak…
Dewas KPK memberikan sanksi sedang kepada Nurul Ghufron berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan sebesar 20 persen selama…
Dewas KPK menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap gugatan Nurul Ghufron.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron akan mendaftara sebagai capim KPK periode 2024-2029.
Meskipun ada pro dan kontra terkait putusan tersebut, prinsip negara hukum mengharuskan semua pihak untuk mematuhi putusan hakim.
Dewas KPK harus tunduk pada aturan tersebut sehingga mesti menunda pemeriksaan atas perkara etik Ghufron hingga proses pemeriksaan…
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewan Pengawas KPK ke Bareskrim Polri.
Nurul Ghufron mengungkapkan alasannya tidak menghadiri sidang dugaan pelanggaran etik pada Kamis lalu.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ternyata sengaja mangkir dari sidang etik yang digelar Dewas KPK terkait kasus yang…
Haris Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sidang ditunda hingga 14 Mei 2024.
Menurut Yudi Purnomo, seharusnya KPK menunjukan prestasi kerja memberantas korupsi.
Menurut Ghufron, laporan itu adalah pemenuhan kewajiban dirinya atas peraturan Dewas sendiri.
JPNN.com 
