kinerja positif sektor jasa keuangan jadi kabar menggembirakan bagi Kementrans karena dinilai menguntungkan prospek transformasi transmigrasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi dana CSR di BI.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia (BI).
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Najib Qodratullah meminta pemerintah dan OJK memperketat…
OJK mencatut izin usaha PT Sarana Riau Ventura karena tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum
Upbit Indonesia sambut baik langkah pemerintah yang mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset kripto kepada OJK.
Saat ini, PT Sejahtera Bersama Nano melalui produknya, ID Digital Bonds (IDDB) tercatat sebagai peserta Otoritas Jasa Keuangan…
AFPI menyampaikan literasi keuangan yang baik bisa menghindarkan beban finansial berlebihan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan turut mendukung program pemerintah untuk menghapus utang UMKM yang macet.
Ini merupakan sebuah pencapaian, di mana Pegadaian menjadi perusahaan pertama yang berhasil mengantongi izin usaha Bulion di Indonesia.
AFPI mendukung OJK untuk memperkuat pengaturan pindar dalam menciptakan ekosistem industri yang sehat, efisien, dan berkelanjutan
OJK telah menemukan kurang lebih 8.500 rekening terkait tindak pidana judi online sepanjang tahun 2024.
Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjol naik terus
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta semua pihak waspada terkait pemanfaatan rekening dormant untuk penyimpanan…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau menyatakan akan memberikan sanksi kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Fianka Rezalina Fatma
Simak penjelasan PPATK soal pemblokiran rekening bank yang digunakan untuk judi online. Jumlahnya sudah mencapai 8.000 rekening.
Mukhamad Misbakhun menggandeng OJK untuk menyosialisasikan bahaya judi online dan pinjaman online di Pasuruan.
Hadirnya PP 47/2024 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Kolaborasi berkelanjutan dengan OJK dan MES, Prudential Indonesia berdayakan lebih dari 20 juta perempuan cerdas kelola keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau bergerak terkait kasus kejahatan perbankan di BPR Fianka Rezalina Fatma yang menyeret…
JPNN.com 
