Hasto Kristiyanto mengakui kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.
Seiring berjalannya waktu oligarki ekonomi mulai bergerak mengendalikan sistem politik di Indonesia.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut sistem proporsional terbuka seperti saat ini hanya berimbas negatif ke sistem kepemiluan.
Menurut Syahganda, demokrasi telah dikerdilkan oleh rezim Jokowi dengan melakukan gerakan islamophobia, pemberangusan kebebasan sipil,
Diskusi tersebut antara lain menyoroti kekuatan oligarki yang mengancam eksistensi pribumi baik dalam bidang ekonomi maupun politik.
Ketum PRIMA (Partai Rakyat Adil Makmur) Agus Jabo Priyono mengajak seluruh rakyat untuk bersatu melawan oligarki karena membahayakan…
Oligarki terus berkonsolidasi melalui poros politik yang diisisi oleh parpol-parpol pendukung pemerintah (poros istana) dan parpol di luar…
Aktivis Barikade '98 Aznil Tan mengkritik mantan rekan seperjuangannya, politikus PDIP Adian Napitupulu
Peneliti SMRC menilai Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diperjuangkan Presiden Jokowi merupakan bentuk perlawanan terhadap oligarki
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang Partai Demokrat yang membeberkan tujuh fakta UU Cipta Kerja Omnibus…
YLBHI berkomentar pedas setelah RUU Ciptaker disahkan, mereka menilai ini menandakan oligarki muncul di Indonesia.
Sekjen MUI Anwar Abbas merasa sangat kecewa dengan disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR.
Perlu pendidikan politik terhadap masyarakat untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap proses politik dan dampaknya, untuk menekan praktik oligarki…
Prof Salim Said menilai tuntutan masyarakat kepada Jokowi untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi dan lainnya sulit dipenuhi karena…
Gatot Nurmantyo menyebut perang proksi telah mengintervensi pemilu dan melahirkan pejabat boneka serta oligarki.
Selama dua hari berkumpul, peserta Rakernas IKANU Mesir mendiskusikan fakta yang dirasakan rakyat Indonesia saat ini tentang ketimpangan…
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
JPNN.com 
