Sosial Rabu, 01 Mei 2024 – 12:04 WIB
Ribuan Buruh dari Karawang Ikuti May Day di Depan Istana Negara, Mereka Menolak Omnibus Law
SPSI Karawang memutuskan untuk bergabung dengan aksi May Day di Jakarta pada 1 Mei 2024.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Rudana mengusulkan tiap negara peserta World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali…
SPSI Karawang memutuskan untuk bergabung dengan aksi May Day di Jakarta pada 1 Mei 2024.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal kembali menegaskan komitmen partainya untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.
Anies bahkan menuturkan bahwa banyaknya perusahaan memberlakukan sistem outsourcing menjadi bukti bahwa omnibus law bermasalah.
Gen Z Partai Buruh menggelar diskusi yang bertajuk 'Perlukah Pemuda Berpolitik?' di Diskaz Kedai Kopi dan Makan, Jakarta…
Partai Buruh Provinsi Banten menyelenggarakan Konsolidasi Akbar bertajuk 'Selangkah Lagi Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera'
Partai Buruh dan berbagai organisasi serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengapresiasi pernyataan dari Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang akan meninjau ulang…
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan bahwa perjuangan buruh untuk menuntut keadilan akan terus dilakukan.
Saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun draf RPP Omnibus yang akan mengatur semua poin-poin aturan turunan yang…
Sistem informasi manajemen ePuskesmas bisa mendukung ADINKES untuk meningkatkan layanan primer masyarakat.
Begawan ekonomi Rizal Ramli merasa perekonomian Indonesia dalam keadaan baik-baik saja ketika UU Ciptaker dibuat pemerintah dan DPR.
Menko Polhukam Mahfud MD memberi saran begini kepada siapa pun yang keberatan dengan UU Kesehatan. Begini sarannya.
Dahlan Iskan menyoroti proses lahirnya UU Kesehatan yang tidak perlu harus 1.000 kali rapat. Dia menilai demokrasi di…
DEMOKRASI itu ruwet. Tetapi di tangan Presiden Jokowi menjadi sangat simpel. UU Kesehatan bisa disahkan dengan cepat. Secepat…
Buruh yang berasal dari empat daerah ini mendukung Anies maju Pilpres 2024 karena hal sensitif, menaikkan upah di…
Fraksi Partai Demokrat meminta pengesahan RUU Kesehatan di sidang paripurna ditunda dahulu. Herman Khaeron mengungkap alasannya.
Ketua DPR PUan Maharani menyebut RUU Kesehatan berkonsep omnibus law akan segera diputuskan menjadi UU dalam sidang paripurna…
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama memandang RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan peran organisasi profesi kesehatan
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi RUU Kesehatan yang dikhawatirkan menempatkan kesehatan sebagai industri dan sarana mendulang…
Gagasan Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Rudana soal Omnibus Law Kebudayaan mendapat apresiasi. Begini tujuannya.