Hukum Jumat, 20 Agustus 2021 – 02:50 WIB
Hakim Kembali Tunda Sidang Perkara Ujaran Kebencian Petinggi KAMI Jumhur Hidayat
Sidang petinggi KAMI Jumhur Hidayat sebagai terdakwa perkara ujaran kebencian kembali ditunda majelis hakim PN Jaksel.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berencana mengevaluasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) karena disebut tidak berpihak pada…
Sidang petinggi KAMI Jumhur Hidayat sebagai terdakwa perkara ujaran kebencian kembali ditunda majelis hakim PN Jaksel.
Langkah pemerintah yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di saat pandemi Covid-19 diapresiasi…
Haris pun tidak yakin UU Omnibus Law akan memancing investor dari Amerika Utara, Eropa, dan Australia, berdatangan ke…
Eman mengimbau pemerintah khususnya pihak DItjen Pajak tidak mengenakan bunga atas denda pajak yang belum dibayarkan para wajib…
UU Cipta Kerja menambahkan pelanggar ketentuan pesangon (156 ayat 2) di dalam pasal 185 UU Cipta Kerja tersebut.
Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dalam jangka…
UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan lebih memberikan kepastian dan perlindungan ke pekerja.
Pengusaha dan pelaku UMKM harus betul-betul mengambil manfaat dari adanya UU Cipta Kerja ini. Selanjutnya, dengan cepat menyalip…
UU Cipta Kerja berdampak sangat positif pada iklim investasi maupun optimisme utilitas sektor industri.
LaNyalla Mattalitti mengatakan perlu masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
Dengan pelayanan publik yang baik, berbagai kebutuhan yang bekaitan dengan catatan sipil maupun perizinan dapat dilakukan dengan lebih…
Rival menantu Jokowi pada Pilkada Kota Medan menegaskan, telah menandatangani penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.
Said Iqbal menyatakan bahwa para buruh di wilayah Jabodetabek akan memusatkan aksi besok di depan Istana Negara dan…
Masyarakat memiliki enam piliihan cara yang konstitusional bagi mereka yang menolak kehadiran UU Cipta Kerja.
Airlangga Hartarto mengatakan MKGR wajib menyosialisasikan dan menyukseskan UU Cipta Kerja.
Lebih baik mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) kalau tidak sepakat dengan Omnibus Law.
Mahasiswa Universitas Mercu Buana menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan kesusahan rakyat di era pemerintahan Jokowi.
Kenaikan cukai rokok menurunkan volume produksi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerja.
Mahasiswa dari Universitas Gunadarma menolak UU Ciptaker. Mereka pun mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu yang bisa membatalkan UU…
Agung Laksono menyebut, Omnibus Law Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan hukum bagi masa depan bangsa.