Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak menjadikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebagai…
Fraksi Nasdem berpandangan RUU Cipta Lapangan Kerja bisa menjadi jawaban perbaikan ekonomi terutama pascaberakhirnya pandemi Covid-19 nanti.
Fraksi Partai Gerindra mengkritik pemerintah dalam rapat kerja perdana terkait omnibus law RUU Cipta Kerja di Baleg DPR…
Forum ini merupakan rapat kerja perdana antara DPR dengan pemerintah membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.
MPBI berharap pemerintah dan DPR juga berempati dengan situasi penyebaran corona saat ini dengan menunda pembahasan Omnibus Law…
Tidak mungkin menyelesaikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam waktu 100 hari di parlemen.
Amerika Serikat dan negara lain juga pernah menerapkan omnibus law tetapi untuk melindungi kepentingan rakyat dan ekonominya.
Indonesia saat ini merupakan salah satu negara di dunia dengan produk undang-undang terbanyak sehingga butuh RUU Omnibus Law…
Imbasnya, beberapa buruh yang tidak ikut aksi turun ke jalan menjadi korban pemukulan dan perusahaan terhenti proses produksinya.
Pengembangan kawasan ekonomi harus menjadi salah satu klaster penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Heri Gunawan bertanya-tanya apakah RUU sapu jadat yang dimunculkan Jokowi pada pidato kenegaraan yang lalu di Parlemen, sebuah…
Menurut Viktor, RUU Cipta Kerja ini adalah niat baik pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi rakyat…
Universitas Airlangga merasa terpanggil melaksanakan dialog publik untuk mendengar aspirasi masyarakat mengenai RUU Cipta Kerja.
Kelompok pekerja buruh diharapkan tetap solid untuk mengawasi pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini sudah…
Universitas Diponegoro dengan Ikatan Alumni Undip menaruh perhatian khusus terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan digelar pada 23 Maret 2020 bertepatan sidang Paripurna…
Direktur KPPOD, Robert Endi Jaweng mengatakan akar masalah terkait regulasi yang disharmoni dan bahkan konfliktual baik vertikal maupun…
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja segera disahkan.
Omnibus Law bermanfaat untuk menghilangkan tumpang tindih antar PUU, efisiensi proses perubahan/ pencabutan PUU, serta menghilangkan ego sektoral.
RUU ini menyediakan perlindungan dan penguatan bagi UMKM, baik dari segi permodalan, akses kredit, pemasaran sampai pelatihan.
Pembahasan RUU Omnibus Law lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi ketimbang Pansus.
JPNN.com 
