Politik Selasa, 30 Juni 2020 – 16:05 WIB
Ekonom: Siapa Pun yang Berkuasa, Pasti Butuh Omnibus Law
Penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi semakin relevan untuk dilakukan setelah Covid-19 terjadi
UMKM adalah garda terdepan perekonomian bangsa sehingga bisa dibantu lewat RUU Omnibus Law.
Penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi semakin relevan untuk dilakukan setelah Covid-19 terjadi
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera membeberkan pandangannya terkait bahaya RUU Omnibus Law.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih fokus menuntaskan pembahasan RUU…
RUU Cipta Kerja dibuat untuk mengadapi permasalahan bonus demografi yang terjadi di Indonesia.
Presiden Jokowi menyebut dengan lugas akan melakukan Omnibus Law sebagai langkah untuk perbaikan regulasi perizinan.
Kebijakan pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja merupakan dua hal penting dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja, yang…
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menilai klaster ketenagakerjaan bukan satu-satunya yang bermasalah dalam RUU…
Legislator PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah tidak menambah beban buruh pada masa pandemi virus corona.
KASBI menyatakan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan mendesak penghentian PHK
RUU Cipta Kerja bisa mendorong percepatan bidang ekonomi yang diharapkan oleh semua pihak saat ini.
Ketua HPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Jakarta, Sarman Simanjorang mengusulkan kepada Badan Legislasi DPR untuk mengubah nama omnibus…
Penghapusan Pasal 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di omnibus law RUU…
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menilai, Omnibus Law mampu mengatasi persoalan regulasi pascacorona.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon secara tegas menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Ahmad M Ali mengapresasi penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang penundaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kemudian tentang ibu yang…
Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengaku sudah meminta buruh membatalkan rencana aksi demo 30 April.
Untuk kesekian kalinya, Arief Poyuono menyampaikan kalimat pujian untuk Presiden Jokowi, kali ini terkait Omnibus Law RUU Cipta…
Jokowi telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, pada hari ini.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) angkat suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan di…