Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Bali menolak Rancangan Undang-undang Omnibus…
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, langkah pemerintah menghadirkan Omnibus Law Perpajakan bertujuan meningkatkan pendapatan negara
Dia menilai Omnibus Law Cipta Kerja hadir untuk menciptakan lapangan kerja dan memastikan hak dan kesejahteraan buruh tercapai.
Wakil Ketua Umum KADIN Shinta W. Kamdani mengatakan RUU Omnibus Law akan sangat membantu dunia usaha untuk tetap…
Syarief memastikan, bila omnibus law itu betul-betul berpihak kepada rakyat, maka partai berlambang bintang mercy itu akan mendukung.
Beragam respon itu juga tidak terkecuali ditujukan terhadap sektor pelayaran yang dimuat di omnibus law Cipta Kerja.
Menurut Viktor, RUU Cipta Kerja ini adalah niat baik pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi rakyat…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai sosialisasi terkait RUU Omnibus Law sektor LHK.
RUU Omnibus Law sektor lingkungan dan kehutanan akan menetapkan standar yang harus dipenuhi pelaku usaha.
Omnibus Law Cipta Kerja mengatur bahwa perusahaan pemegang izin tetap berkewajiban menjaga area konsesinya dari ancaman kebakaran hutan…
Penerapan metode Omnibus Law memiliki banyak kelebihan untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia.
Menurut anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, konsep draf yang diajukan pemerintah banyak yang tak masuk akal.
Konsep omnibus law tidak jarang digunakan untuk mengatasi tumpang tindih (overlapping) regulasi maupun dalam hal menyederhanakan peraturan perundang-undangan.
Penegakan hukum lingkungan pada perusahaan yang areanya terjadi karhutla bukan untuk mengejar kesalahan tetapi memberi efek jera sekaligus…
Indonesia kini berada di posisi kedua sebagai negara dengan petumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G20.
Prof. San Afri Awang mengatakan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) secara substansi tidak hilang dari RUU Omnibus…
Universitas Diponegoro dengan Ikatan Alumni Undip menaruh perhatian khusus terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
DPD RI sebagai bagian dari daerah perlu mengawal draft RUU Cipta Kerja ini sehingga tidak ada yang dirugikan.
Penyederhanaan perizinan yang tertuang dalam RUU Omnibus Law diyakini akan membuat sektor properti makin bergairah.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdiskusi dengan Komisi IV DPR membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bidang…
Komisi IV DPR RI mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang LHK yang diajukan pemerintah. Namun demikian prinsip…
JPNN.com 
