Baidowi memandang pengaturan upah minimum oleh Gubernur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan mengacu pada pertumbuhan ekonomi, tidak adil
Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta pemerintah memprioritaskan UMKM dalam Rancangan Undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja.
Pembahasan RUU Omnibus Law lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi ketimbang Pansus.
Adanya kecenderungan ke arah pemerintahan otoriter itu dimulai dari rumusan norma dalam Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta…
AMAN menilai, substansi pengaturan RUU Cipta Kerja bertentangan dengan Hak Konstitusional Masyarakat Adat.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan untuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan…
Sekjen PPP Arsul Sani tidak yakin terjadi salah ketik terkait draf Pasal 170 Omnibus Law RUU Cipta Kerja,…
Irwan menilai, masuknya pasal 11 dan pasal 18 UU Pers ke dalam RUU Cipta Kerja mengancam kebebasan pers.
Arsul berterima kasih kepada ahli hukum dan elemen masyarakat hingga media yang mengingatkan soal kekeliruan di RUU Cipta…
Irwan Fecho menilai, lewat omnibus law Cipta Kerja, semua yang menghambat investasi akan dihilangkan, tak peduli menyengsarakan buruh.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai lucu sampai terjadi salah ketik terkait draf Pasal 170 Omnibus…
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengkritik pemerintah yang mengaku telah salah ketik dalam menyusun Pasal 170…
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mengakui ada kesalahan ketik dalam draf Rancangan Undang-undang Pasal 170 dalam Omnibus…
RUU Cipta Lapangan Kerja dinilai sama sekali tidak tercermin adanya prinsip ketenagakerjaan bahkan menghilangkan kesejahteraan yang selama ini…
Yang penting, menurut Bima, bukan soal penghapusan melainkan penyederhanaan perizinan.
Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Golkar Muslim Jaya Butar Butar meminta dan memperingatkan Viktus Murin untuk tidak…
Andi Gani sampai kehilangan kata-kata untuk menggambarkan betapa banyak isi dari Omnibus Law Cipta Kerja yang merugikan buruh.
RUU Omnibus Law diharapkan mampu menjadi pengatur bagi pemerintah, pasar dan pengusaha.
Dengan metode Omnibus Law, perbaikan undang-undang lebih mudah, terarah, dan dapat diselesaikan.
Wakil Presiden KSPSI R Abdullah tidak setuju andai RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan memasukkan ketentuan upah per jam.
Jangan sampai nanti ketika disahkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja hanya berperan menyederhanakan regulasi.
JPNN.com 
