Nasional Minggu, 02 Februari 2020 – 06:00 WIB
Pemerintah Dikabarkan Akan Kirim Surpres Omnibus Law ke DPR Pekan Depan
Menurut Wakil Ketua Komisi IX Melkianus Laka Lena, jika benar surpres masuk Senin, hari itu juga DPR akan…
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono secara tegas menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang di dalamnya mengatur…
Menurut Wakil Ketua Komisi IX Melkianus Laka Lena, jika benar surpres masuk Senin, hari itu juga DPR akan…
Terkait dengan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, kalangan buruh disarankan membentuk tim kecil.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pembahasan rancangan undang-undang omnibus law bisa berjalan cepat atau lambat dari target…
Menurut Bamsoet, Presiden Jokowi membuat berbagai Omnibus Law di bidang perekonomian untuk membereskan berbagai permasalahan aturan yang berbelit.
Aturan baru di RUU Omnibus Law diprediksi membawa dampak positif bagi industry properti, termasuk LPKR.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa sudah ada dua rancangan undang-undang terkait omnibus law yang hampir siap…
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dinilai saling lempar tanggung jawab…
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar menjelaskan sejumlah hal yang diatur di RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Isi drfat baru akan dibeberkan ke publik setelah draft itu diteken Presiden Jokowi dan diserahkan ke DPR.
Jokowi mengatakan, saat ini bukan negara kaya mengalahkan negara miskin atau negara besar mengalahkan negara kecil, melainkan negara…
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto bersama jajaran pengurus organisasinya menemui Presiden Jokowi di Istana, Jumat (24/1).
Ikhsan Abdullah menegaskan bahwa tidak ada ketentuan di RUU omnibus law yang menghapus pasal kewajiban melakukan uji sertifikasi…
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi meyakini ada pihak-pihak yang menunggangi penolakan buruh terhadap Omnibus Law RUU…
Pemerintah memastikan tidak ada penghapusan soal sertifikasi halal yang dalam RUU Omnibus Law.
Perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat.
Anggota DPR Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal menyatakan menolak penghapusan ketentuan produk bersertifikasi halal pada Undang-Undang Jaminan Produk…
Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki mengingatkan pemerintah dan DPR mewaspadai penumpang gelap dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…
Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni mengingatkan pemerintah melibatkan buruh dalam membahas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan…
Walau masuk Prolegnas, Puan Maharani mengaku sampai sekarang DPR belum menerima drfat RUU Omnibus Law itu.
Sekjen MUI Anwar Abbas mengingatkan agar RUU Omnibus Law tidak bertentangan dengan ajaran agama.