Dalam sisa waktu pemerintahan Jokowi yang pendek ini pemerintah seperti kejar setoran mengesahkan belasan UU yang diborong menjadi satu…
Jarang ada pemimpin yang berani menemui buruh secara langsung dan mendengarkan aspirasinya hanya Ganjar Pranowo yang melakukan itu.
Produk undang-undang yang dihasilkan dengan menggunakan metode omibus law tiada hentinya terjadi penolakan, politik belah bambu sedang dimainkan...
Mahasiswa sempat bersitegang dengan masyarakat sekitar pukul 19.25 WITA. Tak lama kemudian, tampak seorang massa demonstran dikeroyok oleh…
Aksi unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja yang digelar di Makassar, Sulsel, Kamis (6/4) berakhir dengan…
Aksi unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja yang digelar di depan kampus Universitas Negeri Makassar (UNM),…
Pakar perundang-undangan Unej Prof Bayu Dwi Anggono mengingatkan agar RUU Kesehatan yang jangan keluar dari pakemnya, simak ulasannya
Prof Maria mengingatkan pembentukan undang-undang menggunakan omnibus harus benar-benar dikaji, jangan sampai undang-undang terdampak menjadi berantakan
Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh menolak RUU Kesehatan karena dinilai akan menyulitkan mereka mendapatkan haknya
Baleg menyetujui RUU Kesehatan berkonsep omnibus law menjadi usul inisiatif DPR RI yang akan dibawa rapat paripurna. Ada…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang dibuat dengan mengacu Omnibus Law terus menuai kritik.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra menilai disahkannya UU Cipta Kerja yang menjadi pangkal persoalan seperti kejadian…
Uni Irma Suryani Chaniago protes pembahasan RUU Kesehatan dimonopoli Baleg tanpa melibatkan Komisi IX. Minta pimpinan DPR RI…
.jpeg)
Berarti Omnibus Law Kesehatan ini masih ibarat bus yang kurang besar. Kalau begitu kenapa tidak pakai Omnitrailer Law.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay merespons kontroversi RUU Omnibus Law Kesehatan yang berkembang di publik.…
RUU Omnibus Law Kesehatan ini tebal sekali: 490 halaman. Isinya sangat sistematis. Sudah seperti RUU yang matang. Siap…
PPNI menilai Omnibus Law berpotensi mencabut atau meniadakan UU No 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.
Banyak kesulitan yang dialami pemerintah daerah, apalagi ada Undang-Undang Ommnibus Law dan beberapa kewenangan yang diambil oleh pusat
Beasiswa diberikan setelah keduanya memberikan kritikan terhadap kebijakan Omnibus Law oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Said Iqbal menyebutkan isu utama yang diangkat dalam demo peringatan Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPR MPR…
Baleg DPR RI telah menyetujui RUU PPP tinggal diparipurnakan pada Mei mendatang. RUU itu diyakini solusi atas tumpang…
JPNN.com 
