Presiden Jokowi menargetkan sejumlah RUU Omnibus Law yang sedang diproses untuk dibahas bersama DPR bisa selesai sebelum 100 hari…
Pengajar Ekonomi Universitas Sumatera Utara Syafrizal Helmi Situmorang menanggapi kebijakan Presiden Jokowi ini sebagai langkah maju.
Pembahasan Omnibus Law wajib melibatkan tiga unsur dalam tripartit, yakni pemerintah, pengusaha, dan buruh.
Implementasi omnibus law khusus ketenagakerjaan akan menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memajukan sektor manufaktur.
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono memberikan kritik keras terhadap rencana penerapan upah per jam lewat RUU Omnibus…
Sistem upah buruh per jam yang akan dituangkan dalam RUU Omnibus Law, dianggap cukup adil karena buruh yang…
Firman Subagyo mengatakan BKPM harus lebih jeli dalam melihat sejumlah aturan atau UU yang dinilai masih menghambat investasi.
Kalau selama ini para pekerja dan buruh sudah merasa baik dengan sistem upah minimum, maka perlu dipertahankan bahkan…
Said beralasan undang-undang sapu jagat yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak ramah terhadap nasib rakyat kecil…
Muncul wacana dalam rancangan Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja mengatur upah buruh menjadi per jam.
Presiden KSPI Said Iqbal tegas menolak omnibus law yang disebut mengubah upah buruh menjadi per jam, bukan lagi…
Presiden KSPI menilai omnibus law tidak ramah terhadap nasib rakyat kecil, khususnya kaum buruh.
Anggota DPR M Misbakhun menjajal Tol Trans Jawa yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Jokowi guna menemui…
Aturan baru yang dimasukkan ke RUU Omnibus Law, pekerja yang terkena PHK akan mendapat tambahan gaji 6 bulan.
Dalam memimpin rapat terbatas penyusunan omnibus law Cipta Lapangan Kerja di Istana Bogor, Jokowi sangat tegas kepada jajaran…
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah akan menerapkan metode omnibus law untuk menyederhanakan regulasi yang terlalu banyak, dalam…
Arief Poyuono mengeluarkan seruan ditujukan kepada para buruh terkait gagasan Presiden Jokowi soal omnibus law.
Organisasi massa buruh mendukung upaya pemerintah menyusun Satuan Tugas Omnibus Law dengan melibatkan buruh di dalamnya.
Mahfud MD menerangkan, pasal pesanan tidak hanya muncul di undang-undang, melainkan hingga ke peraturan daerah.
Jangan sampai nanti poin-poin dalam Omnibus Law Perpajakan ini justru kontrakproduktif terhadap upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor…
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan parlemen belum menerima surat presiden (surpres) terkait pembahasan rancangan undang-undang…
JPNN.com 
