Pembatasan jam operasional angkutan barang justru dinilai bisa menghambat angkutan barang untuk mendukung kinerja ekspor nasional.
Terkait dengan masalah kecelakaan tersebut, Kemenhub dituntut membuat informasi data bus wisata. Sehingga nantinya publik bisa mengecek kondisi…
Ketua Organda DKI Jakarta Shafruan Sinungan mempertanyakan kerja sama TransJakarta dan 11 operator angkutan kecil yang menandai dimulainya…
Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, kinerja Pemprov DKI dalam meningkatkan layanan transportasi sangat memprihatinkan
Organda meminta Pemerintah Kota Surabaya memberikan contoh yang baik dalam mematuhi peraturan tentang angkutan umum.
Pemerintah berkewajiban menerapkan prinsip persamaan kedudukan hukum. Karena itu, pemerintah secepatnya diminta memberlakukan kembali PM 108.
Organda memprotes surat Kemenhub yang membebaskan angkutan umum berbasis online beroperasi tanpa perlu mentaati PM 108 tahun 2018
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan dinamika industri transportasi saat ini semakin komplek dengan hadirnya transportasi berbasis online.
Permenhub Nomor 108 dinilai sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin kepastian hukum terhadap semua pihak dalam penyelenggaran angkutan.
Akan dilakukan rerouting khususnya jenis mikrolet supaya nanti hanya masuk wilayah pemukiman.
Penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan baik melalui Bandara Lombok Praya atau menuju ke Jawa harus difasilitasi.
Berbeda dengan klaim pihak Organda, Permenhub 26/2017 masih berlaku sebagai payung hukum transportasi online. MA hanya menganulir 14…
Organisasi angkutan darat (organda) kecewa atas keputusan Mahkamah Agung (MA) mencabut Permenhub 26/2017 (PM 26) tentang taksi online.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mempertanyakan keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 37P/HUM/2017 yang mencabut
Keinginan pengemudi taksi online membatalkan pembatasan kuota bertolak belakang dengan harapan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jatim.
Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan, jembatan timbang merupakan alat pengawasan angkutan barang dari kelebihan muatan.
Kementerian Perhubungan meminta Organisasi Angkatan Darat (Organda) melakukan pembinaan kepada angkutan umum.
Kebijakan pemerintah pusat menetapkan tarif atas dan bawah pada taksi online mulai April 2017 mendatang menuai kritikan. Langkah…
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bekasi meminta Dinas Perhubungan berbenah trayek angkutan.
Pengurus Organda DKI Jakarta mengundang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2017-2022 dalam acara Musyawarah Kerja Daerah…
JPNN.com--Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM nonubsidi, per 5 Januari 2017 kemarin ditanggapi serius para sopir angkot di…
JPNN.com 
