Ada anggota DPR yang menuding Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi dalam penerbitan Perppu Ormas.
314 anggota yang hadir setuju, dan 131 anggota tidak setuju. Total 445 anggota yang hadir dan terdaftar.
Rapat soal Perppu Ormas belum menemukan kata sepakat.
Pakar hukum Romli Atmasasmita menilai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas memiliki celah kelemahan. Karena itu, kelemahan…
Pemerintah siap menghadapi gugatan HTI lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perppu Ormas diterbitkan untuk menjaga NKRI.
Di hari ulang tahun ke-39 FKPPI menegaskan komitmen untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengingatkan daerah untuk berhati-hati dalam
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya kini tengah mencermati sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) lingkup provinsi.
Pemerintah bakal kembali membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) lain, setelah sebelumnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Isu-Isu Politik Nasional dan Kesiapan Pelaksanaan
DPR diharapkan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang nantinya
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan semua pihak terkait potensi bahaya yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah…
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menghargai langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2…
Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut menanggapi terbitnya Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Menurut Wakil Ketua Umum MUI…
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra Riza Patria menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah…
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Yandri Susanto mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, mengumumkan terbitnya
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perubahan
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani…
Juru bicara kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo membenarkan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu),
JPNN.com 
